Presiden Jokowi Bangun Tol Laut: Wujudkan Harga Terjangkau dari Sabang hingga Merauke

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya mengurangi kesenjangan harga yang signifikan antara wilayah barat dan timur dengan membangun tol laut. Program ini telah berlangsung sejak 2015 dan sudah berjalan selama 10 tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.

Tol laut yang digagas Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok Tanah Air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di Tanah Air.

"Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut," kata Presiden Jokowi dilansir laman Setkab.

Menurut Presiden, tol laut adalah enam trayek jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antar pulau. Setelah terhubung dengan tol laut, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti kelangkaan sembako, kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), dan kelangkaan semen.

"Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air," ujar Presiden.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu. Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti.

Pada 2015, telah ditetapkan 6 trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, program tol laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs). 

Pada tahun 2023, jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal.

Sementara, pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai.

Hal ini seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan tol laut, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa mengatakan, swasta mulai memainkan peran penting dalam bisnis pelabuhan sejak pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 

Salah satu poin utama dalam beleid itu mengatur soal penghapusan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, serta memberikan peran bagi pemerintah daerah dan swasta untuk menyelenggarakan usaha kepelabuhanan. Sekalipun sudah ada dasar hukumnya, industri ini kala itu belum optimal. Febri mengaku, bisnis di sektor tersebut kian masif justru selama 10 tahun belakangan, lantaran kesadaran bila pelabuhan merupakan sektor penting untuk membuat negara ini bergerak dan maju. 

“Selama 10 tahun ini ya karena memang sudah mulai disadari bahwa sektor pelabuhan itu merupakan sektor yang penting untuk bisa membuat negara ini bergerak dan berkembang, karena kita negara kepulauan,” ujar Febri kepada MNC Portal.

“Dan kita tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan dalam membangun infrastruktur, khususnya infrastruktur pelabuhan, sehingga dibuka lah buat swasta, semenjak ada UU 17 tahun 2009, itu swasta sudah bisa masuk ke dalam sektor infrastruktur kepelabuhan, jadi enggak bicara 10 tahun ini,” paparnya.

Berdasarkan catatan ABUPI, Presiden Jokowi berhasil membangun 124 pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka ini cukup representatif karena Nusantara ini terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. 

“Nah, kalau tidak salah selama 10 tahun ini menurut data yang ada kurang lebih itu sekitar 124 pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi memang 124 pelabuhan itu pelabuhan yang dibangum oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan menggunakan APBN,” ujarnya.

Selain negara, lanjut Febri, dalam kurun waktu 10 tahun pemerintah aktif melibatkan swasta untuk menggenjor ekosietem transportasi laut. Selama periode itu, banyak bermunculan terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan. Seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS). 

Selain itu, kontribusi yang ditempuh swasta melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Hal ini tidak hanya menggaet pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Di luar pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah itu, dalam 10 tahun terakhir ini bermunculan yang namanya terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan ataupun terminal-terminal yang sifatnya untuk kepentingan sendiri (industri milik swasta),” ujarnya.

“Misalnya Tersus batu bara dipakai oleh pertambangan batu bara untuk melakukan pergerakkan baru baranya, kemudian ada TUKS untuk kelapa sawit, Tersus untuk nikel dan segala macamnya, itu semua adalah banyak bermain adalah sektor swasta kan begitu, mereka yang membangun, mereka yang mengoperasikan untuk melakukan kegiatan kepentingan mereka sendiri, tidak dikomersilkan,” jelasnya.

Senada dengan Program Tol Laut Jokowi, Febri menegaskan pelabuhan sebagai instrumen penting menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Adapun, konsep dasar Tol Laut Jokowi merujuk pada pengangkutan logistik kelautan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan besar di Nusantara. Dengan konektivitas laut ini, maka diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok negeri. 

“Memang betul kita punya banyak moda transportasi, ada laut, darat, udara, kereta api, tapi yang namanya negara kepulauan maka seharusnya transportasi laut itu menjadi backbone utama, karena kita tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke,” katanya. 

“Nah, kalau kita bicara transportasi laut berarti kapal moda transportasinya, baik itu kapal penumpang, kapal kargo, maupun petikemas, ya mau gak mau bagaimana kapal itu bisa beroperasi, menghubungkan satu titik ke titik yang lain, ya konektivitasnya berarti harus ada pelabuhan,” lanjut dia.

Tol laut sebagai penghubung transportasi dengan sarana penunjangnya sejak beberapa tahun lalu terus ditingkatkan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan Kokas, Fak-Fak, Papua Barat misalnya, punya peran besar karena menjadi hub atau pusat distribusi barang dari dan ke Fak-Fak. Fasilitas inipun diletakan sebagai pelabuhan sandar kapal tol laut.

Untuk menyamakan harga barang di pulau Jawa dan timur Indonesia, khususnya Papua, Presiden Jokowi juga menginstruksikan dibangunnya Pelabuhan Depapre, Jayapura. Sejak 2015 proyek tersebut mulai dikerjakan dan rampung pada 2020. 

Di awal 2021, Pelabuhan Depapre resmi melayani rute baru tol laut yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyiapkan Depapre menjadi hub pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Kala itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis.

Memasuki satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, tol laut sudah menjangkau masyarakat di pinggiran negeri. Berbagai jenis barang diangkut dari Pulau Jawa ke sejumlah daerah terpencil dan terluar demi menekan disparitas harga yang membebani masyarakat.

Kemudahan pun diakui dan diapresiasi Hariyanto Samiun (32 tahun) warga asal Ternate, Maluku Utara (Malut), sekaligus pengguna transportasi laut, kapal milik PT Pelni (Persero) dan angkutan feeder. Menurut dia, konektivitas transportasi di beberapa titik sentral di Timur Indonesia sudah mumpuni.

“Kalau menurut saya sudah sangat bagus, dalam arti konektivitas itu sudah terjadi ya di sejumlah titik, bahkan bisa dibilang sudah dominan di wilayah timur ya,” ujar Hariyanto saat dihubungi MNC Portal.

Sebagai kawasan dengan banyak pulau, pria yang akrab disapa Anto ini memandang bahwa tol laut menjadi akses penting bagi masyarakat.  “Di bagian timur itu sering menggunakan kapal laut karena dari angkutan udara biayanya sangat mahal, sementara menggunakan angkutan laut itu bisa 40 persen lah lebih murah daripada menggunakan angkutan udara. Misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Maluku Utara (Ternate) ke Jakarta,” paparnya. 

“Belum lagi ditambah angkutan-angkutan feeder lainnya, jadi kalau ada di daerah pelosok kita mau ke daerah terpencil lainnya itu sudah bisa terakses, itu lewat kapal penyebrangan, jadi itu dikelola oleh ASDP dan lainnya,” jelas Anto. 

Infrastruktur pelabuhan sebagai instrumen utama konektivitas transportasi laut di timur disebut lebih masih pembangunannya sejak 10 tahun terakhir atau masa kepresidenan Jokowi.

Kendati begitu, Anto masih menyoroti pelayanan dan kualitas sarana transportasi laut lainnya, salah satu soal kapal milik Pelni yang sudah tergolong jadul alias tua. 

“Jadi kalau 10 tahun ke belakang tentu lebih masif pembangunannya, persoalannya masih pada kualitas pelayanan dan kualitas sarana itu sendiri, misalnya sarana itu kan angkutannya, jadi kapal-kapalnya, Pelni misalnya memiliki kapal yang sudah sangat tua usianya, bahkan rata-rata hampir 30 tahun,” tutur pria berkulit sawo matang.

Untuk diketahui, sejumlah mahakarya berhasil dibangun Jokowi sepanjang 10 tahun menahkodai Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia. 

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

“Kalau biaya logistik bisa dibilang sudah efisien, tapi harusnya lebih efisien lagi dari yang ada sekarang, persoalannya belum semuanya memainkan peran, misalnya seperti ini kalau ada tol laut, dimana aktivitas logistik barang yang diangkut dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur, itu secara logika itu harusnya turun,” kata dia.