Soroti Koalisi Gemuk Prabowo, Ekonom Ingatkan Awasi Partai dan Menteri agar Tak Main APBN

JAKARTA, iNews.id - Ekonom menyoroti koalisi gemuk pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Koalisi gemuk yang sering dianggap memberikan ruang bagi partai-partai politik untuk mengamankan posisi strategis di pemerintahan ini dikhawatirkan berpeluang membuat tindakan "main-main" APBN akan terus terjadi. 

“Hal itu karena antara lain pembiayaan untuk partai dibebankan kepada para menteri. Terlebih pemilu-pemilu di Indonesia memang amat mahal,” kata Dosen Universitass Paramadina Septa Dinata dalam Diskusi Publik “Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?”, Rabu (16/10/2024).

Menurut Septa Dinata, Pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menegaskan kepada para menteri agar jangan sampai main-main dengan APBN sebenarnya memberi angin segar karena ingin menciptakan pemerintahan bersih. Namun di sisi lain, terlihat sudah muncul indikator-indikator yang agak kontraproduktif.

“Bahkan yang terlihat sejak kemarin adalah sebuah kabinet koalisi yang super gemuk. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar, maka Indonesia akan mencetak sejarah karena menyusun kabinet terbesar di dunia,” katanya. 

Dia mengatakan, yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara sebagian berlatar belakang partai politik. Ini merupakan konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal dalam rangka mengamankan kemenangan pemilu. Terbukti, sejak usai pemilu, pemerintah mengakomodasi pihak-pihak yang semula di luar koalisinya. Sementara pasca-Reformasi 98 sampai hari ini, mayoritas para menteri yang terlibat korupsi adalah para kader partai. 

“Jadi masalahnya memang lebih banyak pada desain politik kelembagaan kita. Itulah akar masalah utamanya. Ketika para menteri yang berlatar belakang partai, maka independensi akan sulit dijaga dari kekuatan yang lebih besar,“ katanya. 

Untuk mengantisipasi kebocoran angaran dan para menteri main-main dengan APBN , dia mengusulkan agar KPK kembali diperkuat. KPK harus diberdayakan kembali, bahkan bisa membantu presiden untuk memastikan apakah kabinetnya bekerja sesuai atau tidak dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi.

Selain itu, perlu dibentuk unit khusus di bawah kantor presiden yang bertugas untuk mengukur kinerja kementerian/lembaga/badan (keuangan dan subtansi kebijakan) dan penengah jika terjadi dispute atau tumpang tindih kewenangan. 

Sementara Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan, Prabowo harus punya komitmen yang kuat dan lebih besar agar pada masa pemerintahannya tak terulang lagi seperti di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo harus punya visi misi baru dan tentunya performa baru dengan berbagai pertimbangan baru. 

Menurut dia, dengan adanya penambahan kursi menteri, artinya akan menambah beban APBN karena beban belanja pegawainya cukup besar. 

“Kabinet gemuk ini akan mempunyai tantangan tersendiri di hari ke-100 pertama Presiden Prabowo menjabat. Maka, mungkinkah partai dan menteri Prabowo tak main APBN? Asal dari presidennya punya komitmen besar, transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan, seminar ini adalah respons para intelektual terhadap pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya menegaskan, jangan sampai para menteri atau partai main-main dengan APBN. 

“Ini jelas angin segar, tapi apakah hal itu bisa dipercaya dan berlanjut implementasinya, itu semua tergantung di lapangan nanti,” katanya.

Didik mengatakan, para intelektual harus bicara untuk memastikan pidato tersebut bisa dipercaya atau tidak ke depan. Para intelektual penting untuk mengkritik, apalagi ketika DPR juga tidak berfungsi dengan bagus. 

“Koalisi gemuk memungkinkan peran DPR menjadi lemah.⁠ Itulah perlunya peran intelektual amat penting untuk mengingatkan sejak awal apa yang disampaikan Prabowo. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan,” katanya.