AHY Buka Suara soal Nasib Pembangunan IKN di Pemerintahan Prabowo, Lanjut atau Tidak?
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal nasib pembangunan Ibu Kota Baru (IKN). Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," kata AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
Meski begitu, kata AHY, atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berfokus pada IKN. Pihaknya, akan lebih mengarah untun mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi demi meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masayrakat.
"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," ucap dia.
"Ke depannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tuturnya.
Lebih jauh, AHY menjelaskan saat ini pembangunan IKN masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibu Kota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.
"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah, tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlamennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," ujar AHY.
Sehingga, pemindahan pemerintahan pusat dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar, serta kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.
"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," ucapnya.
