Megawati Terima Banyak Laporan Institusi Negara Tak Netral di Pilkada 2024

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerima banyak laporan terkait institusi negara yang menunjukkan keberpihakan jelang Pilkada 2024. Aparatur negara disebut memaksa rakyat agar memilih calon tertentu, dengan memberikan bantuan sosial.

Megawati pun menyerukan agar aparatur negara, termasuk TNI/Polri untuk netral di Pilkada 2024.

“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral,” kata Megawati dalam tayangan video yang diputar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Presiden kelima RI itu menilai, hal tersebut adalah bentuk politik uang dengan menggunakan institusi negara. Dia berharap masyarakat tak termakan iming-iming bansos tersebut.

Megawati mengimbau masyarakat tetap teguh dengan preferensi politik mereka di Pilkada 2024.

Dia mencontohkan, masyarakat di Ghana bisa menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka.

“Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.