Luhut Ungkap Banyak Perusahaan Berizin di Bali yang Langgar Aturan

Luhut Ungkap Banyak Perusahaan Berizin di Bali yang Langgar Aturan

Ekonomi | inews | Sabtu, 23 November 2024 - 06:30
share

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak perusahaan di Bali yang mendapat izin. Sayang, hal itu didapatkan dengan cara melanggar aturan.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum di Universitas Udayana. Menurutnya, Presiden Prabowo selalu bercita-cita mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

“Salah satu komitmen Presiden @prabowo dalam mencapai cita-cita besar republik ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta mengurangi berbagai macam bentuk inefisiensi belanja yang menyebabkan kurang optimalnya dorongan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar dia dikutip iNews.id dari akun Instagramnya, Sabtu (22/11/2024).

Namun, kata Luhut, hal itu berbanding terbalik dengan langkah yang disiapkan pemerintah, mulai dari meningkatkan daya saing hingga memperkuat hukum. Sebab, ada banyak perusahaan berizin yang melanggar aturan dan merugikan negara.

“Dari hasil audit BPKP di Bali saja, ada sejumlah masalah serius dalam perizinan usaha bagi perusahaan asing. Banyak perusahaan yang mendapatkan izin tanpa memenuhi syarat, bahkan ada yang melanggar aturan,” katanya.

“Akibatnya, persaingan usaha menjadi tidak sehat dan merugikan pengusaha lokal. Kondisi ini berdampak negatif pada perekonomian Bali dan perlu segera diperbaiki dengan memperketat pengawasan, meningkatkan kapasitas petugas, dan menyempurnakan regulasi,” tutur Luhut.

Untuk itu, ia berperan di momen Pilkada ini bisa menjadi waktu untuk memperbaiki semua. Apalagi, potensi pariwisata di Bali dapat berkembang lebih besar lagi.

“Dengan konsep Ekonomi Kerthi yang berfokus pada pengembangan pariwisata berkualitas yang berorientasi pada transformasi digital pengembangan sumber daya manusia, Pulau Dewata akan berbenah untuk kembali menjadi destinasi wisata top dunia sekaligus model pembangunan berkelanjutan bagi provinsi lain di Tanah Air,” kata Luhut.

Topik Menarik