Kemlu RI: Relokasi Penduduk Gaza Strategi Besar Israel untuk Usir Warga Palestina
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sejauh ini belum mendapat informasi resmi apa pun dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) soal relokasi penduduk Jalur Gaza ke Indonesia. Gencatan senjata tahap pertama antara Israel dan Hamas sedang berlangsung di Gaza yakni berlaku 42 hari, terhitung sejak 19 Januari 2025 pukul 11.15 waktu setempat.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apa pun, dari siapa pun, maupun rencana apa pun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik," bunyi pernyataan Kemlu RI, Selasa (21/1/2025).
Oleh karena itu, Pemerintah RI menghindari untuk berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi jelas.
Namun Kemlu menegaskan kembali sikap Pemerintah Indonesia bahwa reloksi penduduk Gaza dari wilayah mereka tidak bisa diterima. Penduduk Gaza merupakan pemilik sah atas tanah mereka dan tak bisa dieksplotasi oleh Israel.
"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina," demikian isi pernyataan.
Rencana itu juga sejalan dengan strategi lebih besar Israel yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.
Lebih lanjut pemerintah menegaskan, gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.
Rencana relokasi penduduk Gaza pertama kali disampaikan utusan khusus Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu (19/1/2025). Dia mengatakan ada rencana untuk memindahkan sebagian penduduk Gaza selama proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang sejak 7 Oktober 2023 itu berlangsung.
Namun tak dia tak menjelaskan secara rinci mengenai relokasi tersebut, termasuk mengapa Indonesia yang menjadi sasaran.
