Korsel Siaga Tinggi Jelang Putusan Pemakzulan Presiden Yoon, Tempat Wisata dan Jalan Utama Ditutup

SEOUL, iNews.id - Kepolisian Korea Selatan (Korsel) akan menurunkan kekuatan penuh untuk mengawal sidang putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (4/4/2025). Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada Februari lalu, namun putusan terakhir berada di tangan Mahkamah Konstitusi, apakah akan menerima atau menolak pemakzulan tersebut.

Dia dituduh atas beberapa pelanggaran, di antaranya melakukan pemberontakan terkait penerapan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Status itu hanya berlaku sekitar 6 jam sebelum dibatalkan oleh parlemen Majelis Nasional.

Untuk mencegah bentrokan antara massa pendukung dan penentang pemakzulan, polisi dikerahkan ke tempat-tempat strategis. Selain itu pemerintah menutup tempat-tempat wisata utama.

Di Seoul saja, polisi mengerahkan lebih dari 14.000 personel antihuru-hara. Puluhan sekolah di sekitar lokasi sidang serta beberapa toko di lingkungan tersebut akan ditutup.

Tempat wisata utama seperti Istana Gyeongbok dan Changdeok juga akan ditutup.

Kedutaan besar asing juga memperingatkan warganya untuk menjauhi tempat-tempat konsentrasi massa.

Pengadilan di jantung Kota Seoul menjadi titik api seiring dengan demonstrasi hampir setiap hari. Polisi memutuskan untuk menutup jalan-jalan utama sejak Selasa (1/4/2025) guna mencegah kemungkinan bentrokan.

"Situasinya menjadi lebih serius dari sebelumnya," kata Lee Ho Young, penjabat kepala Badan Kepolisian Nasional, seperti dikutip dari AFP, Kamis (3/4/2025).

Ratusan ribu orang pendukung dan menentang Yoon turun ke jalan-jalan Seoul setiap akhir pekan. Para pendukung garis keras di kedua belah mendirikan tenda dan melakukan protes sepanjang malam.

Polisi khawatir putusan apa pun yang diumumkan hakim, menolak atau menerima pemakzulan, akan memicu bentrokan.

Para pendukung Yoon menyerbu pengadilan pada Januari setelah seorang hakim memperpanjang penahanan Yoon. Dia kemudian dibebaskan dari tahanan atas dasar prosedural.

"Polisi akan memobilisasi semua sumber daya tersedia untuk memastikan keselamatan masyarakat serta mencegah meningkatnya eskalasi menjadi konflik sosial yang serius," kata Lee.

Kedutaan Besar China di Seoul memperingatkan warganya untuk menjauhi lokasi demonstrasi.

“Jangan berpartisipasi, jangan berlama-lama, jangan menonton,” bunyi pernyataan kedubes.

Kedubes juga meminta warganya tidak mengunggah atau membagikan komentar politik di media sosial.

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) juga memperingatkan warganya untuk menghindari tempat demonstrasi serta berhati-hati jika berada di sekitar kerumunan demonstran.

Penjabat Presiden Korsel Han Duck Soo juga mendesak para pemimpin politik untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu atau mendorong kekerasan.

“Terlepas dari hasilnya, kita harus menerima keputusan pengadilan dengan tenang dan rasional,” katanya.

Jika pengadilan memutuskan untuk memakzulkan Yoon, Korsel harus menggelar pemilu dalam waktu 60 hari.