Kemensos dan Kemendikdasmen Segera Bahas Rekrutmen Guru hingga Kurikulum Sekolah Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, serta kurikulum Sekolah Rakyat yang akan segera dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Hal ini usai diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. 

"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," ucap Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menambahkan, kehadiran pihaknya sekaligus mendetailkan apa-apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum, dan peserta didik.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menuturkan, dalam proses rekrutmen guru pada Sekolah Rakyat akan melalui kontrak kerja individu. 

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar disitu (Sekolah Rakyat), kata Mu'ti.

Terkait kualifikasi guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat, Mu'ti menyebut pihaknya akan menyertakan kualifikasi guru telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

"Yang pertama, dia harus full time, harus disitu, dan harus disampaikan di awal. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran," ucapnya.

Terkait kepala sekolah, menurutnya hal tersebut dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.

"Untuk BNBA dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," tuturnya.

Mu'ti mengatakan, kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujarnya.

Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN. 

"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," ucapnya.