Golkar Minta Program Padat Karya Dioptimalkan Pascabencana Sumatra, Jaga Daya Beli Warga

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji mendorong pemerintah mengoptimalkan program padat karya bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Menurutnya, program merupakan langkah cepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pascabencana.

Sarmuji mengatakan, bantuan pascabencana tidak cukup hanya berupa logistik dan tanggap darurat. Dia menilai, pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak memiliki sumber penghasilan agar dapat kembali bangkit secara mandiri. 

“Masyarakat terdampak bencana perlu diberikan upah untuk memperbaiki lingkungannya sendiri. Dengan begitu, rakyat tidak hanya terbantu secara fisik, tetapi juga memperoleh penghasilan pascabencana,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Sarmuji menilai, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan melibatkan warga dalam program padat karya. Program itu bisa menyentuh langsung kebutuhan pemulihan lingkungan.

Dia menjelaskan, program padat karya dapat diarahkan pada kegiatan pembersihan puing, perbaikan fasilitas umum, normalisasi saluran air, hingga rehabilitasi lingkungan permukiman. 

"Selain mempercepat pemulihan wilayah terdampak, skema ini juga menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi sulit," kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan, Fraksi Partai Golkar memandang pendekatan ini sejalan dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Negara hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat di masa krisis.

“Padat karya pascabencana adalah solusi yang manusiawi dan produktif. Rakyat diberdayakan, bukan sekadar menunggu bantuan. Ini penting untuk memulihkan martabat dan kepercayaan diri masyarakat terdampak,” katanya.

Kendati demikian, Sarmuji berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi secara cepat untuk mengalokasikan anggaran dan merancang program padat karya secara fleksibel sesuai kebutuhan lokal di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Dengan langkah ini, pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan," pungkasnya.