DPR Ungkap Money Politics di Pilkades juga Parah, Kandidat Rogoh Kocek Rp16 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan mengungkapkan, biaya tinggi dalam sebuah kontestasi politik tidak hanya terjadi di level kepala daerah. Money politics juga terjadi di level pemilihan kepala desa atau pilkades.

Dede menceritakan, ada salah satu calon kepala desa yang rela merogoh kocek sebesar Rp16 miliar untuk bisa terpilih.

"Jadi, di pilkades yang terjadi saat ini itu, money politics juga menjadi sangat tinggi sekali karena tidak ada pengawasan yang secara langsung," kata Dede di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Oleh karena itu, Komisi II DPR sedang mempertimbangkan apakah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melakukan tugas-tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pilkades.

"Artinya silakan di-crosscheck saja ada daerah yang biaya untuk pilkades itu mencapai Rp16 miliar, untuk menjadi kepala desa. Dan itu money politics sangat terjadi, kami lagi mulai memikirkan apakah Bawaslu bisa menjadi fungsi pengawas kepada pilkades," ujarnya.

Dede mewanti-wanti jangan sampai para kepala desa terjerat hukum. Dia mengingatkan sudah banyak kepala daerah yang setelah memenangkan pilkada justru berurusan dengan hukum. 

"Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana. Jadi konteksnya dalam konteks money politics-nya itu seperti itu," kata dia.