Purbaya bakal Evaluasi Seluruh Program Pemerintah Imbas Defisit APBN Tembus 2,92 Persen

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan efektivitas kinerja penyerapan anggaran kementerian/lembaga akan dievaluasi pada awal tahun ini. Hal ini dilakukan menyusul defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang menyentuh angka 2,92 persen.

"Kami sisir satu-satu, ada tidak yang tidak optimal, ada tidak yang bisa kami sisirkan untuk entah mengurangi defisit atau kami alihkan ke program yang lebih baik," ujar Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Saat ditanya bagaimana efektivitas serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya menyebut, serapan anggaran BGN dalam kategori tinggi, akan tetapi evaluasi anggaran untuk MBG tetap dilakukan.

"Kalau kami lihat record tahun lalu, yang habisnya sekian puluh triliun, enggak sampai seratus kan. Kalau untuk full year tahun ini dengan penambahan yang penerima manfaatnya, kami bisa ukur kira-kira berapa sih (kebutuhan dan kemampuan menyerap anggaran)," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam jumlah yang besar. Sejak program MBG dimulai pada 8 Januari 2025, pelaksanaan program tersebut menyerap anggaran secara pesat hanya dalam setahun belakangan.

Dadan mengutarakan bahwa realisasi anggaran untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat hampir mendekati Rp18 triliun atau persisnya Rp17.398 triliun per 16 Januari 2026. Secara harian, realisasi anggaran tembus di angka Rp855 miliar.

Jumlah ini naik signifikan dibanding periode sebelumnya, yakni Rp8,55 miliar untuk penggunaan dana operasional harian.

Dia juga mengatakan bahwa porsi anggaran yang dilebihkan Kementerian Keuangan era Menteri Purbaya terserap mencapai Rp55,2 triliun. Jumlah tersebut melebihi target serapan anggaran pada periode 2025, yang sebesar Rp52 triliun.  

“Mungkin ini salah satu badan setara kementerian yang bisa merealisasikan anggaran sebesar itu dan ini uang turun langsung dari kantor kas negara ke SPPG dan digunakan 70 persen untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan dan 10 persen untuk insentif bagi mitra BGN,” ujar Dadan di dalam forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1/2026).