Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden, Pengamat: Jalan Pengabdian kepada Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (29/1/2026). Dia menyerukan jajarannya untuk mempertahankan posisi Polri di bawah presiden sampai titik darah penghabisan.

Pengamat sekaligus Founder DE HMS Consulting, Maulana Sumarlin menilai pernyataan Sigit tersebut merupakan penegasan atas komitmen pengabdian Polri kepada masyarakat. 

"Seruan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran Polri berjuang sampai titik darah penghabisan di bawah presiden perlu dibaca sebagai penegasan arah pengabdian, bukan sekadar ungkapan heroik," ujar Maulana dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Dia mengatakan, perintah yang disampaikan Sigit bermakna moral dan konstitusional yang menempatkan Polri sebagai instrumen utama dalam memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kata dia, presiden memegang mandat langsung dari rakyat. Karena itu, loyalitas Polri kepada presiden pada hakikatnya adalah loyalitas kepada kepentingan publik. 

"Polri ditempatkan bukan untuk membela kekuasaan, melainkan untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan perlindungan bagi warga negara. Di titik inilah makna 'sampai titik darah penghabisan' menjadi jelas, bekerja tanpa setengah hati, dengan integritas penuh, dan dengan kesetiaan total kepada tujuan pengabdian," tutur dia.

Maulana menegaskan keberanian Polri bukan hanya diuji dalam situasi krisis, tetapi juga dalam konsistensi menjalankan tugas sehari-hari dengan melayani masyarakat dengan adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta menjaga martabat setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.

"Pandangan ini sejalan dengan cara berpikir konstitusional Presiden Prabowo Subianto mengenai fungsi lembaga keamanan negara. Sejak sebelum menjabat, Prabowo kerap menekankan bahwa TNI dan Polri adalah pilar utama kehadiran negara dalam melindungi rakyat," ujar dia.

Dia menilai kepercayaan besar presiden kepada Polri juga memperoleh landasan objektif dari meningkatnya kepercayaan publik. Dalam Laporan Akhir Tahun Kapolri 2025, disampaikan berbagai lembaga survei independen menunjukkan tren positif terhadap citra dan kinerja kepolisian.

Kemudian, hasil Survei Litbang Kompas 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di kisaran 76–78 persen, tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya. 

"Angka ini mencerminkan adanya pengakuan publik atas perbaikan pelayanan, peningkatan transparansi, serta respons yang lebih cepat terhadap pengaduan masyarakat," ucapnya.

Di tingkat internasional, Gallup Law and Order Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor sekitar 89 poin, salah satu yang tertinggi di Asia. Lebih dari 80 persen responden Indonesia menyatakan merasa aman berjalan sendirian di malam hari, dan mayoritas menyatakan percaya pada kehadiran polisi di lingkungan mereka. 

"Data ini menunjukkan bahwa fungsi dasar kepolisian sebagai penjaga rasa aman mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat," kata Maulana.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas jika Polri berada di bawah kementerian. Dia meminta jajaran terus mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan.

“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sigit mengungkap hal itu di akhir rapat. Dia awalnya berterima kasih pada para Fraksi DPR yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah presiden.

“Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.