Pakar Hubungan Internasional Dorong Indonesia Jaga Otonomi Strategis

Pakar Hubungan Internasional Dorong Indonesia Jaga Otonomi Strategis

Terkini | inews | Jum'at, 30 Januari 2026 - 15:59
share

JAKARTA, iMews.id – Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menggelar diskusi tahunan strategis bertajuk Foreign Policy Outlook 2026: Arah dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Multipolar. Forum ini menjadi wadah bagi para pakar Hubungan Iternasional (HI) untuk membedah posisi tawar Indonesia di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

Ketua Umum AIHII, Dr Agus Haryanto, menegaskan bahwa pandangan akademisi sangat krusial agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap relevan dengan dinamika internasional yang cair.

Foreign Policy Outlook 2026 adalah bentuk kontribusi ilmiah AIHII dalam menganalisis respons kebijakan luar negeri Indonesia terhadap tantangan global. Dinamika geopolitik saat ini sangat cair, sehingga forum seperti ini diperlukan agar pandangan akademisi tetap relevan dengan perkembangan politik internasional,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).

Dia menambahkan, AIHII berkomitmen melanjutkan inisiatif serupa melalui berbagai kegiatan respons strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Dalam diskusi tersebut, Prof Dr Nur Rachmat Yuliantoro dari UGM menekankan, Asia Timur tetap menjadi arena utama rivalitas kekuatan besar. Dia merekomendasikan Indonesia untuk tetap menggunakan strategi strategic hedging (lindung nilai strategis).

"Indonesia harus menjaga otonomi strategis. Alih-alih memihak, kita perlu mengelola interdependensi dengan Tiongkok melalui mekanisme managed interdependence sambil tetap memandang Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra stabilitas di kawasan," kata Prof Rachmat.

Pakar HI Unpad, Dr. Irman G. Lanti, memberikan gambaran tajam mengenai tatanan dunia saat ini. Ia menyebut sistem internasional pasca era "Trump 2.0" menyerupai jigsaw puzzle yang berantakan, di mana hukum internasional sering diabaikan.

"Indonesia perlu tetap pragmatis dengan memegang teguh prinsip netralitas dan non-intervensi, terutama ketika multilateralisme berbasis PBB mulai melemah akibat menguatnya pengaruh Rusia, Tiongkok, dan Global South," ujar Irman.

Peluang di Koridor Global South

Dari perspektif pembangunan, Dr. Melyana Ratana Pugu dari Universitas Cenderawasih melihat adanya peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin blok negara berkembang. Menurutnya, pemanfaatan soft power dan kerja sama Selatan-Selatan harus diubah menjadi aksi nyata.

"Diplomasi kita harus adaptif, mulai dari sektor maritim, pertahanan, hingga kesehatan global untuk menghadapi dominasi kepentingan negara maju," ungkap Melyana.

Menutup diskusi, Dr. Makmur Keliat (UI/LAB 45) mengingatkan adanya tantangan dari tekanan sepihak Amerika Serikat atau bully diplomacy serta fragmentasi di Eropa akibat populisme sayap kanan. 

Sebagai negara middle power, Indonesia diingatkan untuk menyadari batasan pengaruhnya namun tetap memperkuat posisi melalui ASEAN dan forum kawasan seperti East Asia Forum.

Topik Menarik