Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa untuk Orang Miskin Diotak-atik?
JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menolak usulan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang meminta pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) imbas krisis energi saat ini.
"Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju," ucap Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Diketahui, JK menyampaikan usulan tersebut agar subsidi pemerintah tidak tergerus dengan defisit karena harus menanggung subsidi BBM masyarakat, sehingga tidak terjadi kenaikan harga.
Said menyebut, tidak hanya Indonesia, setiap negara juga pasti terbebani dengan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi saat ini. Namun, ia menilai kenapa harus kebijakan untuk membantu rakyat yang perlu diubah.
"Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong," ujarnya.
Oleh karena itu, legislator PDIP itu meminta kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah memperhitungkan secara cermat dalam menyikapi krisis energi ini.
"Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, nggak," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat. Langkah ini dalam rangka menekan defisit negara.
Hal ini dikatakan JK merespons krisis energi yang belakangan tengah menjadi perhatian imbas adanya perang yang terjadi di Timur Tengah, antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
