Kendaraan EV Kena Pajak, Produsen Otomotif Tunggu Langkah Pemerintah

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru yang membuat kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) bakal dikenakan pajak. Keputusan ini muncul di tengah fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih tidak stabil.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang disahkan pada Jumat (17/4/2026). Aturan ini menjadi dasar baru dalam sistem perpajakan kendaraan, termasuk untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Melalui regulasi ini, kendaraan listrik yang sebelumnya mendapatkan berbagai insentif kini mulai dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelumnya, kedua komponen tersebut dibebaskan sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Adanya aturan baru ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak kendaraan listrik. Artinya, meskipun secara regulasi kendaraan listrik tetap dikenakan pajak, jumlah yang dibayar bisa berbeda-beda, bahkan berpotensi nol rupiah tergantung kebijakan masing-masing daerah.

Menanggapi hal tersebut, produsen otomotif mulai bersikap hati-hati dan menunggu implementasi lebih lanjut dari pemerintah. Salah satunya datang dari Chery Group Indonesia yang menaungi sejumlah merek kendaraan listrik.

"Kami sudah siap jika policy sudah terjadi," kata President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Terkait kemungkinan dampak terhadap harga kendaraan listrik, dia menyebut pihaknya masih akan melakukan evaluasi. "Kami akan memutuskan setelah regulasi berlaku dan feedback dari customer," ujar dia.

Saat ini, Chery Group Indonesia menghadirkan beberapa merek di Tanah Air, seperti Chery, Omoda, Jaecoo, iCar, dan Lepas. Sementara itu, merek Jetour didistribusikan di luar jaringan grup tersebut.

Sejumlah pertanyaan pun muncul terkait dampak kebijakan ini, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Jika insentif dihapus, dikhawatirkan pertumbuhan kendaraan listrik di Ibu Kota dapat terhambat, termasuk terkait kebijakan ganjil genap yang selama ini memberi pengecualian bagi kendaraan listrik.

Hingga kini, pemerintah belum merinci besaran pajak maupun skema perhitungan yang akan diterapkan. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi biaya kepemilikan kendaraan listrik di masa mendatang.