DPR Dukung Kampung Internet Terus Diperluas, Dorong Pemerataan Akses

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas akses digital melalui program Kampung Internet. Kini, program tersebut telah menjangkau 1.282 titik akses di berbagai wilayah Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama memandang program ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat transformasi digital nasional, khususnya dalam menjembatani kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

“Saya mengapresiasi inisiatif Kampung Internet yang tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di daerah,” kata Yudha, Senin (27/4/2026).

Dia menilai pendekatan berbasis tiga pilar yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga menjadi fondasi penting dalam memastikan pembangunan digital tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat dan keamanan ruang digital.

Lebih lanjut, dia menyoroti kehadiran jaringan berbasis fiber optik di wilayah desa mampu meningkatkan kualitas konektivitas secara signifikan, sehingga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui platform digital serta mendorong efisiensi dalam aktivitas ekonomi lokal.

“Transformasi digital di desa harus dipastikan tidak berhenti pada akses semata, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, program Kampung Internet telah menunjukkan dampak positif yang nyata,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi upaya Komdigi dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan generasi muda, termasuk keterlibatan siswa SMK dalam pengelolaan jaringan melalui skema seperti Telcohub.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem digital di tingkat lokal sekaligus menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola infrastruktur teknologi.

Di sisi lain, dia mendorong agar program ini terus diperluas dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, kualitas layanan, serta literasi digital masyarakat, sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

"Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI akan terus mendukung dan mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur digital nasional agar sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk pencapaian penetrasi broadband dan peningkatan kualitas layanan internet di seluruh Indonesia," pungkasnya.