Golkar Dorong Pemerintah Perkuat Fiskal usai Harga Minyak Dunia Turun: Jangan Disia-siakan

JAKARTA, iNews.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, M Sarmuji meminta pemerintah bergerak cepat merespons penurunan harga minyak dunia pascatercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sarmuji menjelaskan harga minyak Brent turun hampir 4 persen menjadi sekitar 83,92 dolar AS per barel pada perdagangan Senin (15/6/2026) pagi. Angka itu turun dari posisi penutupan Jumat (12/6/2026) yang mencapai 87,33 dolar AS per barel.

"Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Menurut Sarmuji, salah satu langkah yang dapat segera dilakukan pemerintah adalah melakukan perbaikan fiskal melalui evaluasi dan penyesuaian subsidi energi secara bertahap seiring normalisasi harga minyak global. Dia menilai ruang fiskal yang sebelumnya tergerus akibat pembengkakan subsidi BBM kini kembali terbuka.

"Anggaran yang sebelumnya terpaksa dialokasikan untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan dan difokuskan pada sektor-sektor strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan rakyat," tutur Sarmuji.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut menilai meredanya risiko geopolitik dapat membuat biaya impor minyak dan gas menjadi lebih efisien. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan biaya produksi dalam negeri sekaligus mengurangi tekanan inflasi.

"Pembukaan penuh Selat Hormuz harus segera dimanfaatkan untuk memperlancar rantai pasok ekspor-impor yang selama berbulan-bulan terganggu, sekaligus memangkas biaya logistik internasional yang membebani pelaku usaha," lanjut dia.

Sarmuji juga mendorong pemerintah memanfaatkan situasi yang lebih kondusif untuk meningkatkan ekspor nonmigas ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang terdampak konflik. Menurutnya, Indonesia perlu menghidupkan kembali sejumlah kesepakatan dagang yang sempat tertunda, termasuk dengan Iran di sektor pertanian dan manufaktur.

Lebih jauh, dia menilai krisis di Selat Hormuz selama konflik berlangsung harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Perdamaian ini tidak menghapus kerentanan itu. Justru sekarang, dalam situasi lebih tenang, adalah waktu yang tepat untuk membangun ketahanan yang sesungguhnya," ungkap Sarmuji.

Karena itu, Golkar meminta pemerintah tidak bergantung pada satu atau dua negara pemasok energi. Diversifikasi sumber energi dinilai penting untuk mengurangi risiko apabila terjadi gejolak geopolitik di masa mendatang.

"Kita harus mendiversifikasi sumber energi dan tidak boleh terlalu bergantung pada satu atau dua negara pemasok saja. Pemerintah perlu menjajaki alternatif sumber energi baru dari berbagai kawasan dan berbagai mitra agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak membuat kita tak berdaya," tutur Sarmuji.

Dia juga mendorong pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran, guna membangun kemitraan jangka panjang di bidang energi dan perdagangan nonmigas.

"Golkar berharap kesepakatan ini menjadi titik awal rekonstruksi kawasan yang lebih stabil, adil, dan damai bukan hanya gencatan senjata di atas kertas," ucap dia.