Ali Ngabalin Sesalkan Kisruh Diskusi di UGM: Harusnya Jadi Ruang Dialog, Bukan Tanpa Konklusi
JAKARTA, iNews.id - Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung kisruh. Selain itu, forum tersebut tidak menghasilkan kesimpulan dari kedua belah pihak.
Sebelumnya, acara diskusi bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” yang menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di UGM, berakhir kisruh, Senin (15/6/2026) malam, setelah sekelompok massa merangsek ke atas panggung.
Ketua DPP Partai Golkar itu menilai, peristiwa tersebut seharusnya dapat menjadi ruang dialog yang produktif antara mahasiswa dan para pejabat pemerintah yang hadir dalam forum tersebut.
“Sungguh saya sesalkan ya saya sesalkan acara itu bisa begitu bubar dengan tidak ada satu konklusi yang bisa didapatkan dari kedua belah pihak,” ujar Ngabalin dalam program Interupsi bertajuk 'Kisruh Diskusi UGM: Ruang Dialog atau Konflik?' yang disiarkan di iNews, Kamis (18/6/2026).
Dia menekankan, para pejabat yang hadir dalam forum tersebut merupakan sosok yang juga memiliki latar belakang aktivis, sehingga seharusnya komunikasi dapat terjalin lebih terbuka dan konstruktif.
"Kita tahu teman-teman menteri itu adalah kawan-kawan seangkatan, itu adalah teman-teman aktivis,” tuturnya.
Ngabalin menyebut, menjaga komunikasi dan dialog antara mahasiswa dan pemerintah merupakan tanggung jawab bersama demi memastikan keberlanjutan proses demokrasi yang sehat. Dia juga menilai penting untuk memberikan dukungan agar para pejabat yang kini berada di kabinet dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Paling tidak tanggung jawab kita sekarang adalah tetap harus bisa menjaga komunikasi dan dialog. Kita harus mendukung mereka untuk sukses. Sebab kalau mereka gagal itu adalah kegagalan generasi kita suka atau tidak suka seperti begitu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ngabalin menyoroti bahwa forum tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penjelasan langsung dari pemerintah, khususnya terkait kebijakan yang menjadi perhatian publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya sesalkan karena setidaknya kemarin itu mereka harus bisa mendapatkan penjelasan tentang pertama apa istilah pemborosan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang terkait dengan program MBG,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan berbagai kebijakan strategis, termasuk tindak lanjut atas sejumlah tuntutan masyarakat yang telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa setidaknya dia bisa menjelaskan bahwa setelah Presiden menerima 5 tuntutan dari masyarakat itu salah satu yang paling penting yang bisa mereka jelaskan itu adalah bagaimana presiden punya perhatian terhadap tata kelola MBG,” ujarnya.
