Prabowo Soroti Masalah Listrik Nasional, Bahlil Bentuk Tim Awasi Pengadaan Batu Bara

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT PLN (Persero) mempercepat atasi persoalan listrik nasional agar tak ada lagi pemadaman seperti yang terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026). 

Bahlil menyampaikan, Presiden menginstruksikan kementerian terkait segera mengambil langkah terukur untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil dalam keterangannya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga membahas keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Bahlil menyampaikan, pemerintah bersama PLN telah mengevaluasi sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan.

"Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," katanya.

"Sebenarnya, secara kontrak PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjutnya.

Bahlil menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemerintah membentuk tim untuk mengawasi pengadaan batu bara untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.