AHY: Oposisi Harus Konstruktif dan Beri Solusi, Tak Boleh Pecah Belah Bangsa

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan mendapat sorotan banyak pihak. Diketahui, PDIP mengambil peran sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Mulanya, AHY menyampaikan Partai Demokrat menghormati posisi semua partai politik, termasuk PDIP. 

"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan. Tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, Demokrat juga memiliki kepentingan tersendiri. Bahkan, Demokrat pernah mengambil sikap oposisi.

"Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party. Sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda," ujarnya.

AHY mengatakan, ketika suatu partai ikut dalam koalisi pendukung pemerintah, maka perannya harus menjaga kelancaran program pemerintah. Sebaliknya, kata dia, ketika menjadi oposisi, harus memberi kritik yang membangun. 

"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi. Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah," ucapnya.

"Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya jelas yakni menjadi penyeimbang pemerintah dengan mendengarkan suara rakyat serta tetap setia pada konstitusi. Karena itu, dia menilai tidak tepat jika partainya disebut bersikap abu-abu seperti anggapan yang beredar.

"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Menurut Ganjar, sikap abu-abu justru muncul ketika arah politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan transaksional semata, bukan berdasarkan substansi kebijakan.

"Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan bukan oleh substansi kebijakan," lanjut Ganjar.