Perkuat PAD dan Efektivitas Belanja, Ini Catatan Partai Perindo terkait APBD Sikka

SIKKA, iNews.id - Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Di tengah ketergantungan fiskal yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat, setiap kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka saat menyampaikan sikap politik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Selain menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, fraksi memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

"Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah," ujar Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka Marthen Luther Adji, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap potensi pendapatan maupun aset daerah yang selama ini belum terinventarisasi atau belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Selain itu, setiap penerimaan daerah yang muncul dalam pelaksanaan APBD namun belum tercantum dalam APBD induk harus dicatat secara tertib dan diakomodasi melalui APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Perindo juga menilai kualitas perencanaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat belanja barang dan jasa yang telah dialokasikan dalam APBD, namun pelaksanaan kegiatan fisiknya belum terealisasi secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara realisasi administrasi anggaran dan hasil pembangunan di lapangan.

"Pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan, menetapkan target, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan output dan outcome sesuai yang direncanakan," katanya.

Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Fraksi Partai Perindo juga memberikan sejumlah catatan terhadap program prioritas daerah. Salah satunya terkait program rumah layak huni sistem terima kunci yang dinilai masih memerlukan kepastian regulasi. Fraksi meminta pemerintah daerah berkonsultasi dengan pemerintah pusat sebelum program tersebut dilaksanakan agar memiliki landasan hukum yang jelas.

Fraksi juga meminta bantuan beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang telah berstatus aktif serta disalurkan secara adil, profesional, transparan dan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sikka sehingga asas pemerataan dapat terwujud.

Catatan lain disampaikan terhadap proyek pembangunan Puskesmas Hewokloang dan Puskesmas Tuanggeo yang belum dapat dilanjutkan melalui mekanisme pembayaran utang daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah daerah segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan kedua fasilitas kesehatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.

Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Partai Perindo menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

"Persetujuan tersebut tidak mengurangi kewajiban pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan setiap penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sikka," kata Marthen.