KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Suap Pajak Banjarmasin, Amankan Sejumlah Dokumen

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Penggeledahan berlangsung selama tiga hari, 26-28 Agustus 2026.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, delapan lokasi tersebut terdiri atas rumah hingga kantor milik pihak swasta. Dari penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

“Dari rangkaian kegiatan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Dokumen hasil penggeledahan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk menentukan relevansinya dengan konstruksi perkara.

Temuan tersebut juga akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui serta dapat menjelaskan substansi dan keterkaitannya dengan kasus.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya Penyidik untuk membuat terang perkara secara utuh, dengan memastikan setiap fakta dan alat bukti yang diperoleh memiliki keterkaitan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Mulyono ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi tersebut, dua orang lain turut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya yakni Dian Jaya Demega (DJD), fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ), Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB).

Dalam proses penyidikan, KPK kemudian mengembangkan perkara dugaan suap pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengembangan tersebut ditandai dengan penerbitan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

“Kemarin kita sudah sampaikan tim juga mengembangkan perkara itu. Kemudian ada tiga sprindik, sprindik yang dari tertangkap tangannya Kepala Madya Banjarmasin. Jadi ada sprindik umum,” kata Plt Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein yang dikutip Rabu (5/8/2026).