Prabowo Mau Sekolah Gratis dari SD hingga Kuliah, Menkeu Suahasil Buka Suara soal Anggaran Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara buka suara soal anggaran yang dibutuhkan untuk mejalankan program sekolah gratis dari SD hingga kuliah. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan di Indoesia.

Menurutnya, pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan Rp824 triliun pada 2027. Sebagian anggaran berada di pemerintah pusat, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita melihat 824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di Kementerian-Kementerian lain yang lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers di Gedung BI, Kamis (24/9/2026).

Pemerintah selanjutnya mengevaluasi efektivitas mandat anggaran pendidikan sebesar 20 dari APBN. Evaluasi diarahkan pada hasil yang dapat diukur, termasuk Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta skor Programme for International Student Assessment (PISA).

"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" ujarnya.

"Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya," lanjut Suahasil.

Evaluasi tersebut sejalan dengan arahan Prabowo untuk menyusun grand design pendidikan nasional. Pemerintah diminta melihat kembali penggunaan anggaran pendidikan agar dana ratusan triliun rupiah memberikan manfaat maksimal.

"Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang 824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" kata Suahasil.

Penataan tersebut akan mencakup seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.Sejumlah program dan lembaga strategis juga akan masuk dalam review pemerintah. Di antaranya Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, jaringan sekolah terintegrasi, hingga tata kelola penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," pungkas Suahasil.