Menteri Radikal Israel Smotrich Kembali Jadi Sorotan, Serukan Perang di Tepi Barat

YERUSALEM, iNews.id - Menteri radikal sayap kanan Israel Bezalel Smotrich menyerukan agar militer melancarkan perang di Tepi Barat yang diduduki warga Palestina. Dia turut menyinggung untuk mengulangi apa yang telah dilakukan Israel di Gaza.

Dalam wawancara dengan Ynet News yang dipublikasikan pada Minggu (27/9/2026), Smotrich menggunakan istilah Yudea dan Samaria untuk menyebut Tepi Barat.

"Israel perlu berperang di Yudea dan Samaria, melakukan apa yang kami lakukan di Gaza, dan membubarkan Otoritas Palestina yang merupakan otoritas teroris," kata Smotrich dalam keterangannya dilansir dari Al Jazeera, Senin (28/9/2026).

Pernyataan ini disampaikan Smotrich ketika ditanya mengenai cara Israel menghadapi meningkatnya ketegangan keamanan di Tepi Barat. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita perlu mengatakan kepada pasukan Israel, sama seperti kalian membubarkan Hamas di Gaza, tidak akan ada infrastruktur teror di Yudea dan Samaria. Tidak ada teroris, tidak ada senjata, tidak ada terowongan," ucapnya.

Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat terus meningkat. Hingga akhir Juli 2026, OCHA mencatat lebih dari 1.330 serangan terkait pemukim terhadap warga Palestina sejak awal tahun, dengan rata-rata lebih dari enam serangan per hari.

Angka tersebut kemudian terus bertambah. Dalam laporan hingga Agustus 2026, OCHA mencatat lebih dari 1.600 serangan pemukim yang menyebabkan korban atau kerusakan properti di Tepi Barat, atau rata-rata 6,7 serangan per hari. Serangan tersebut berdampak pada 275 komunitas Palestina.

Kelompok pemukim dilaporkan melakukan berbagai serangan terhadap warga Palestina, termasuk penembakan, pengepungan rumah dan kekerasan terhadap komunitas. Dalam sejumlah kasus, serangan juga disertai kerusakan rumah, fasilitas air, lahan pertanian dan infrastruktur lainnya.

Kementerian Luar Negeri Palestina kemudian mengecam pernyataan Smotrich. Mereka menilai pernyataan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Israel yang mencakup pembunuhan dan pemindahan warga Palestina, perluasan permukiman, penyitaan tanah serta upaya mencaplok wilayah secara paksa.

Kementerian tersebut juga memperingatkan bahwa sikap diam masyarakat internasional terhadap pernyataan dan kebijakan Israel dapat mendorong pemerintah Israel melanjutkan kebijakannya dan meningkatkan ketegangan serta ketidakstabilan di kawasan.

Pernyataan Smotrich muncul ketika otoritas Israel memberlakukan penutupan militer secara menyeluruh di Tepi Barat yang diduduki. Penutupan tersebut diberlakukan dengan alasan perayaan hari raya Yahudi Sukkot dan membatasi pergerakan warga Palestina hingga 3 Oktober.

Sementara itu, di Yerusalem Timur yang diduduki, ratusan warga Israel dilaporkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu dengan pengawalan ketat polisi Israel.

Kantor berita Palestina Wafa melaporkan warga Israel memasuki kompleks melalui Gerbang Maroko dan melakukan ritual Talmud. Pada saat yang sama, pasukan Israel memperketat pembatasan di sekitar Masjid Al-Aqsa dan kawasan Kota Tua Yerusalem.