Bawaslu Perketat Pengawasan Selama Masa Tenang Pemilu 2024 di Kuningan
KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Apel Siaga Pengawasan Pilkada 2024 dilakukan memasuki masa tenang pemilihan yang berlangsung mulai hari ini, Minggu (24/11). Hal ini demi memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, dan profesional.
Apel siaga yang berlangsung di Terminal Tipe A Kuningan, dihadiri unsur Forkopimda Kuningan hingga Bawaslu dan KPU serta sejumlah instansi terkait. Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib menekankan pentingnya pengawasan ketat selama masa tenang untuk mencegah segala bentuk pelanggaran, terutama kampanye terselubung.
"Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, jujur, dan profesional. Tidak boleh ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun selama masa tenang," tegasnya.
Pihaknya menginstruksikan, agar setiap pelanggaran yang ditemukan segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta petugas di lapangan untuk sigap berkoordinasi dengan pengawas pemilu atau instansi terkait lainnya, jika menemui kendala.
Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa penertiban alat peraga kampanye (APK) telah dimulai sejak Minggu dini hari pukul 00.00. Ia mengimbau tim sukses pasangan calon untuk turut serta dalam membersihkan APK secara mandiri.
"Masa tenang ini adalah waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi pemungutan suara. Tolak segala bentuk politik uang, iming-iming, atau kampanye terselubung. Masa kampanye sudah selesai," tandasnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kuningan, Firman mengajak masyarakat, untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga integritas Pilkada. Ia meminta warga segera melaporkan jika menemukan pelanggaran selama masa tenang.
"Jika masyarakat melihat, menemukan, atau mengetahui adanya kecurangan, laporkan segera kepada pengawas Pilkada terdekat. Kami siap menindaklanjuti laporan tersebut," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat, dalam menciptakan pilkada yang bersih dan demokratis. Ia menegaskan bahwa politik uang atau iming-iming dalam bentuk apa pun adalah ancaman serius bagi demokrasi.
"Kita harus bersama-sama menolak pemberian atau ajakan yang mencederai demokrasi. Pilihlah pemimpin yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau iming-iming," pungkasnya.***
