Koalisi NGO HAM Dukung Pembentukan Pansus DPRA Terkait Pertambangan di Aceh

Banda Aceh - Koalisi NGO HAM mendukung dibentuknya panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh terkait pertambangan di Aceh asal memenuhi hak asasi dan merekrut anggota asal sekitar tambang. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pentingkah Tim Pansus DPRA Terkait Persoalan Tambang di Aceh" di Moorden Coffee Banda Aceh

“Selama ini perusahaan tambang di Aceh terkesan tidak dievaluasi dan dimonitor dengan baik oleh kementrian atau dinas maupun pengawas internal mereka, karena masyarakat tidak pernah mendapat laporan dan perbaikan kondisi dari hasil evaluasi monitoring tersebut,” kata Khairil, Sabtu (11/1/2025). 

Menurutnya, penting masyarakat sekitar tambang untuk dilibatkan dalam tim Pansus sehingga dalam proses pengawasan dan evaluasi lebih terbuka dan menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan tambang di tengah masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu, sebut Khairil Pertambangan legal maupun ilegal harus dievaluasi, tidak tebang pilih sehingga hasil alam yang sudah dikeruk oleh perusahaan harus memiliki manfaatnya bagi rakyat Aceh. 

"Bukan bencana dan ancaman resiko yang didapat oleh masyarakat sekitar dari kegiatan tambang," ujar Khairil

Sementara itu Direktur Flower Aceh, Riswati yang ikut sebagai pemateri menyoroti dampak terhadap perempuan dan anak yang tinggal di sekitar tambang memiliki kerentanan terhadap kesehatan.

Menurut Riswati, dampak dari Perusahaan tambang, selain bencana alam setiap tahun terjadi persoalan air bersih, kesehatan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang khususnya perempuan dan anak akibat dari aktivitas tambang dan limbah perusahaan.

"Udara dan air ikut tercemar akan berdampak langsung terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lebih banyak berada di rumah dan komunitas,” kata Riswati. 

Ia melanjutkan, perempuan umumnya menjalankan peran penting dalam rumah tangga akibat perbedaan peran gender. Di rumah tangga, air bersih tidak hanya untuk dikonsumsi akan tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan sehari-hari keluarga, membersihkan, menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan lainnya. 

Riswati juga menganggap pembentukan Pansus tambang tersebut sangat penting, namun tidak hanya mengurus persoalan perizinan dan investasi akan tetapi juga mengurusi soal dampak lingkungan kesehatan dan keselamatan. Ia ingin dalam pelaksanaannya harus ada perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan, serta tidak tebang pilih. 

“Penting memastikan aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama Nasir Buloh Selaku Deputi Walhi Aceh selain mendukung pembentukan pansus DPRA terkait pertambangan juga siap membantu Tim Pansus dalam proses pemantauan kegiatan pertambangan di Aceh.

"Bagi kami, keberadaan pansus untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan lingkungan di Aceh. Fungsi pengawasan terhadap sektor tambang ini adalah penting, karena sementara ini sektor menjadi primadona di Aceh, untuk itu bumi Aceh ini tidak akan selamat jika proses pertambangan tidak diawasi dengan ketat dan tegas,” tegas Nasir

Menurutnya, Walhi Aceh memiliki instrument tandingan untuk membantu kerja pansus, akan tetapi pihaknya juga menginginkan laporan kinerja pansus terdata dan terinput yang kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sipil.

"Jika diberikan ruang, kami dapat memudahkan kerja pansus terhadap hambatan-hambatan dalam proses pemantauan pansus di lapangan, karena kami memiliki data data terkait hal tersebut", ujar Nasir.

Tidak hanya bagi Walhi Aceh, akan tetapi ia berharap Pansus tersebut juga dapat membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat, Lembaga, LSM, praktisi juga akademisi serta mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan keterbukaan informasi.