Prabowo Instruksikan Perkuat Ketahanan Siber dan Keamanan Laut

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat ketahanan siber dan keamanan laut. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus usai dilantik di Istana Negara, Jakarta.

“Mungkin kita tahu belakangan ini terkait dengan siber. Nah siber ini kita juga akan sinergikan karena banyak badan yang bermain di situ ya. Nah kalau mereka bersinergi tentunya makin bagus ya. Kita harapkan ketahanan dari siber ini bisa kita jaga,” ujar Lodewijk, Senin (21/10/2024).

Lodewijk mengatakan dalam 100 hari pertama kerja Presiden Prabowo meminta untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. “Tentunya 100 hari pertama ini kita harus menjaga stabilitas politik kemudian, stabilitas keamanan termasuk masalah pertahanan tentunya,” ujarnya

Baca juga: Daftar 17 Perwira TNI dan Polri yang Masuk Kabinet Prabowo, dari Menteri hingga Kepala Lembaga

Lodewijk mengungkapkan Presiden Prabowo juga meminta agar keamanan laut diperkuat. Dia menyebutkan bahwa dalam satu tahun Indonesia rugi hingga Rp40 triliun akibat pencurian ikan.

“Terkait dengan keamanan laut, kita tahu ada Bakamla ya. Bakamla ini dibawa Kementerian Kelautan, mengadopsi Undang-Undang 32 yang kemarin sebenarnya sudah direvisi, kemudian di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pelayaran, Undang-Undang Nomor 17,” katanya.

Baca juga: 55 Wamen Resmi Dilantik Presiden Prabowo Subianto

“Nah ini sama, kita harus mengamankan potensi laut kita dari kemungkinan pencurian-pencurian ikan. Karena satu tahun kita itu rugi ya 30 sampai 40 triliun. Bayangkan. Nah kalau ini kita bisa jaga kita itu tentunya akan memberikan devisa tambahan bagi pemerintah,” papar Lodewijk.

Selain itu, Lodewijk juga mengungkapkan bahwa sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser, Kalimantan Timur juga tidak hanya melibatkan TNI namun juga Departemen atau Kementerian lain.

“Kita tahu kita punya IKN, ya. Bagaimana sistem pertahanan? Ini tidak saja melibatkan TNI tetapi melibatkan Departemen atau Kementerian lain. Nah itu juga yang harus disinergikan ya,” ujarnya.

“Contoh kita lihat katakan Israel dia punya perlindungan udara ya, tetapi ternyata bisa jebol. Nah bagaimana mengacu pada itu sistem pertahanan kita adopsi seperti apa ya karena pertahanan udara sekarang kita harus keluar dari doktrin yang lama karena sekarang orang bermain rudal, tidak harus mendekat 300 km dari situ tuh bisa,” katanya.