DPR: WFH 1 Hari Seminggu Belum Tentu Efektif Turunkan Konsumsi BBM

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang matang.

Menurut Ateng, meskipun upaya menekan subsidi energi diperlukan di tengah gejolak harga minyak dan ketidakpastian geopolitik, penerapan WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM.

"WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas nonesensial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Baca Juga: Hemat BBM, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Swasta Usai Lebaran

Ia menilai pendekatan WFH satu hari terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi masyarakat. Sebab, masyarakat tetap berpotensi melakukan perjalanan meski bekerja dari rumah.Ateng juga menyoroti waktu pelaksanaan WFH yang berdekatan dengan akhir pekan. Menurutnya, kondisi ini justru dapat mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.

Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi dampak ekonomi yang perlu diperhatikan. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

"Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran," ujarnya.

Di sisi lain, Ateng menilai kebijakan WFH tidak sepenuhnya menghilangkan biaya operasional, melainkan hanya mengalihkan beban ke rumah tangga, seperti peningkatan konsumsi listrik. Hal ini, menurutnya, membuat efektivitas WFH dalam konteks penghematan energi perlu dipertanyakan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. "Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi."

Ateng pun mendorong pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. "Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan," pungkasnya.