Ada Demo Hari Ini di DPR, Jalan Raya Pancoran Jaksel Ramai Lancar
Massa dari berbagai elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (27/8/2026). Menjelang aksi tersebut, arus lalu lintas di sejumlah titik diprediksi mengalami kemacetan.
Berdasarkan pantauan SindoNews pada pukul 08.30 WIB, Jalan Raya Pancoran, Jakarta Selatan justru terlihat lebih lengang dari hari biasa. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju kawasan Tebet pun tampak ramai lancar.
Arus lalu lintas sendiri masih didominasi oleh mobil pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan roda dua. Begitu pula dari arah sebaliknya (Tebet-Pasar Minggu) yang belum menunjukkan tanda-tanda kepadatan.
Baca juga: Ada Demo 27 Agustus di DPR, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute
Pemandangan serupa juga terlihat dari arah Salemba menuju Gatot Subroto hingga kawasan Semanggi yang disinyalir bakal menjadi titik demonstrasi massa, tepatnya di depan Gedung DPR hari ini. Kepadatan hanya dipicu karena jeda lampu merah di perempatan kawasan Pancoran.
Sebagai informasi, empat elemen atau kelompok massa utama yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026).
Aksi ini merupakan puncak dari gelombang protes terkait kebijakan yang dinilai kontroversial dan merugikan rakyat kecil. Pihak Polda Metro Jaya pun telah menyiagakan ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengawal jalannya demonstrasi.
Pihak kepolisian juga berencana melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan menuju jalur alternatif atau diarahkan masuk ke jalur busway secara situasional.
Dalam aksinya nanti, kelompok tersebut membawa tuntutan berbeda mulai dari RUU perampasan aset dan hukuman mati koruptor, mendesak penurunan harga kebutuhan pokok, hingga menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana Nasional serta percerpatan pemulihan di wilayah terdampak.
