Asta Cita Prabowo-Gibran Majukan Indonesia Berbasis Pancasila dan UUD 1945

KUPANG - Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki misi yang disebut dengan Asta Cita dalam memajukan Indonesia. Di mana, Asta Cita itu berkomitmen pada ideologi Pancasila.

Menurut Akademisi Philipus Tule, kemitraan antara pemerintah dan lembaga-lembaga agama dalam pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting. Mengingat, sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan, ada kerja sama yang erat antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam upaya membangun masyarakat. 

"Mereka menyelamatkan jiwa, tapi juga membangun ekonomi," ujar Tule yang juga Rektor Universitas Widya Mandira, dikutip Jumat (18/10/2024).

Tule mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara : Kedaulatan Ekonomi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini mengungkapkan, Asta Cita menjadi harapan baru dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Setidaknya bisa menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

"Jika presiden baru menetapkan Asta Cita pertama itu adalah ideologi dan di situ ideologi Pancasila, artinya seharusnya akan ada sistem ekonomi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Ia berharap Asta Cita dapat membawa perubahan yang signifikan. Yakni, dengan membuat kebijakan yang dapat mengembalikan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. 

"Bagaimana caranya agar Asta Cita betul-betul akan memberikan kesempatan pada seluruh rakyat. Harus ada kedaulatan dari negara untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar terjadi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sistem ekonomi nasional sudah seharusnya dilandaskan dan berakar pada penerapan Pancasila dan UUD 1945. "Instrumen untuk mengelola ekonomi agar betul-betul menjamin rakyat sejahtera itu tidak ada. Yang sekarang tidak kita miliki itu adalah sistemnya. Seharusnya kita memiliki sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, sampai hari ini belum ada sistem tersebut,” ujarnya. 

Pengelolaan ekonomi Indonesia rentan bergantung pada siapa yang berkuasa, tanpa ada acuan yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan buntut kegagalan dalam membangun sistem ekonomi.

Peneliti The Institute for Ecosoc Right Sri Palupi menambahkan, saat ini kedaulatan ekonomi Indonesia hanyalah cek kosong bagi rakyat. Ketimpangan yang mencolok di mana 10 orang terkaya menguasai 75 kekayaan Indonesia, sementara mayoritas rakyat hanya bisa mengakses ampasnya. 

Kebijakan yang dijalankan sekarang, menurutnya semakin memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. 

“Bagaimana pun rakyat berusaha sekeras apa pun, nggak akan sukses,” katanya.