Segini Gaji hingga Kekayaan Haikal Hassan, Kepala BPJPH yang Disemprot Mahfud MD soal Sertifikat Halal
JAKARTA - Mengungkap gaji hingga kekayaan Haikal Hassan Baras atau Babe Haikal, Kepala BPJPH 2024-2029 yang disemprot Mahfud MD soal sertifikat halal. Haikal Hassan menggantkan Kepala BPJPH sebelumnya Muhammad Aqil Irham.
Haikal Hassan yang dilantik sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan pernyataan kontroversi terkait seluruh produk diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur Undang-Undang (UU).
Menurutnya, semua produk baik makanan, minuman, obat, kosmetik, fashion, hingga sembelihan harus mencantumkan sertifikat halal.
“Makanan di hotel, restoran, dan kafe wajib hukumnya bersertifikat halal,” ujar Haikal sebagaimana tersiar di akun X dan TikTok yang dikutip, Jumat (25/10/2024).
Haikal menyatakan semua barang olahan harus bersertifikasi halal. “ Pokoknya yang menempel di badan kita akan kita upayakan,” ucapnya.
Momen Maulid Nabi, Polres Rohul Gelar Doa Bersama Untuk Wujudkan Pilkada Aman dan Kondusif
Pernyataan Haikal Hassan ini langsung disemprot mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mempertanyakan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperjualbelikan di Tanah Air.
“Penjelasan Pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masak, semua yangg dijualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku dan lain-lain ? Kalau seperti itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan,” ungkap Mahfud MD melalui akun X pribadinya @mohmahfudmd.
Lalu berapa gaji Haikal Hassan sebagai Kepala BPJPH? Berikut ulasannya:
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014.
Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
<div class="vicon"><iframe width="100" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xOC8xLzE2NDQwMC81L3g4ajk3YTA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
