Forum Parlemen G20, Puan Angkat Isu Kelaparan Akibat Perang

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Amerika Selatan. Puan membawa isu kelaparan akibat perang yang menurutnya berada di masa paling bahaya sejak perang dunia II.

Puan ditunjuk sebagai pembicara pertama pada sesi I P20 ke-10 yang dilangsungkan Kamis 7 November 2024. Sesi ini bertajuk ‘Kontribusi Parlemen terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan'.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Presiden Kamar Deputi dan Presiden Senat Federal Brasil yang menjadi tuan rumah KTT Pembicara P20 tahun 2024 di Kota Brasilia yang dinamis dan untuk keramahtamahan yang diberikan kepada saya dan delegasi DPR RI," kata Puan, dikutip dari keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Puan menyinggung krisis global yang tengah dihadapi dan mengganggu kehidupan masyarakat dunia. Mulai dari pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, serta perang dan berbagai konflik yang telah meningkatkan kerawanan pangan dan energi. Hampir 700 juta orang atau setara dengan 8,5 persen populasi global di dunia pun masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

"Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia ke-2 (World War II). Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan," katanya.

Puan menambahkan, meningkatnya ketegangan geopolitik dan besarnya persaingan antar negara, telah mengalihkan perhatian dunia dari masyarakat miskin. Padahal, pengeluaran militer global mencapai US$ 2,4 triliun pada 2023 atau setara dengan 2,3 PDB global.

Pada periode yang sama tahun 2023, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$ 223,7 miliar atau kurang dari 10 belanja global militer.

"Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang," katanya.

Kemudian, Puan mempertanyakan apa jadinya jika dunia bisa mengalokasikan 50 belanja militer global atau sekitar US$ 1,2 triliun setiap tahun hingga 2030 untuk membantu masyarakat miskin. Ia menilai, pastinya bisa membawa dampak besar.

“Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030,” ujarnya.

Puan berharap P20 dapat membuat parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Hal ini berlaku untuk semua, baik negara besar dan kecil. 

Seluruh anggota negara P20, kata Puan, juga harus mendukung untuk mengakhiri perang di Gaza, Ukraina, dan sekitarnya. Semua negara G20 diminta segera menyuarakan gencatan senjata di Gaza, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," kata Puan.

Pada Sesi kedua dengan tema 'Peran Parlemen Dalam Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan', Puan berbicara tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menandakan visi besar yaitu komitmen terhadap masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan. Pencapaian SDGs menghadapi tantangan besar di mana ketegangan  geopolitik, kelaparan, kesenjangan dan krisis iklim semakin meningkat.

"Banyak negara berkembang menderita karena beban utang yang sangat besar. Komitmen untuk mencapai seluruh agenda pembangunan pada tahun 2030 telah dirusak oleh berbagai kejadian yang tidak menguntungkan," kata Puan.

"Belum lagi perang di Ukraina, krisis politik di Myanmar, serta bombardir dan serangan Israel yang tiada henti di Gaza, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak," imbuhnya.

Puan juga menyoroti dampak negatif perubahan iklim terhadap kelompok paling rentan, khususnya masyarakat miskin sangat besar. Ia meminta parlemen mengajukan rencana aksi iklim yang ambisius. Parlemen harus mendukung transisi energi ramah lingkungan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Transisi energi ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," tutur Puan.

P20 ke-10 digelar di di National Congress of Brazil atau Kantor parlemen Brasil. Rangkaian P20 sejak 6 November 2024 dengan Brasil sebagai pemegang presidensi P20 tahun ini mengangkat tema ‘Parlemen untuk Dunia yang Adil dan Planet yang Berkelanjutan’. 

Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mengikuti tiga sesi pertemuan dalam P20.