Google dan Meta Minta Australia Tunda Pengesahan RUU Larangan Medsos untuk Anak-Anak

SYDNEY - Google dan pemilik Facebook, Meta Platforms pada Selasa, (26/11/2024) mendesak pemerintah Australia untuk menunda RUU yang akan melarang sebagian besar bentuk media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Kedua raksasa media sosial itu mengatakan butuh lebih banyak waktu untuk menilai dampak potensial dari pemberlakuan RUU tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese ingin meloloskan RUU tersebut, menjadi undang-undang pada akhir tahun parlemen pada Kamis, (28/11/2024). Ini akan menjadi salah satu control terketat terhadap penggunaan media sosial anak-anak yang dieberlakukan di negara mana pun.

RUU tersebut diperkenalkan di parlemen minggu lalu dan dibuka untuk pengajuan pendapat hanya selama satu hari.

Google dan Meta mengatakan dalam pengajuan mereka bahwa pemerintah harus menunggu hasil uji coba verifikasi usia sebelum melanjutkan. Sistem verifikasi usia dapat mencakup biometrik atau identifikasi pemerintah untuk memberlakukan batas usia media sosial.

"Jika tidak ada hasil seperti itu, baik industri maupun warga Australia tidak akan memahami sifat atau skala jaminan usia yang diwajibkan oleh RUU tersebut, maupun dampak dari tindakan tersebut terhadap warga Australia," kata Meta, sebagaimana dilansir Reuters.

"Dalam bentuknya saat ini, RUU tersebut tidak konsisten dan tidak efektif."

Undang-undang tersebut akan memaksa platform media sosial, dan bukan orang tua atau anak-anak, untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna memastikan perlindungan verifikasi usia tersedia. Perusahaan dapat didenda hingga AUD49,5 juta (sekira Rp513 miliar) karena pelanggaran sistemik.

Partai Liberal yang beroposisi diperkirakan akan mendukung RUU tersebut meskipun beberapa anggota parlemen independen menuduh pemerintah terburu-buru menyelesaikan seluruh proses dalam waktu sekira seminggu.

Komite Senat yang bertanggung jawab atas undang-undang komunikasi dijadwalkan untuk menyampaikan laporan pada Selasa.

TikTok milik Bytedance mengatakan RUU tersebut kurang jelas dan bahwa mereka memiliki "kekhawatiran yang signifikan" dengan rencana pemerintah untuk meloloskan RUU tersebut tanpa konsultasi terperinci dengan para ahli, platform media sosial, organisasi kesehatan mental, dan kaum muda.

"Jika kebijakan baru diajukan, penting bahwa undang-undang tersebut dirancang secara menyeluruh dan matang, untuk memastikannya dapat mencapai maksud yang dinyatakan. Ini tidak terjadi sehubungan dengan RUU ini," kata TikTok.

X dari Elon Musk menyuarakan kekhawatiran bahwa RUU tersebut akan berdampak negatif pada hak asasi manusia anak-anak dan kaum muda, termasuk hak mereka atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Miliarder Amerika Serikat (AS) tersebut, yang menganggap dirinya sebagai pejuang kebebasan berbicara, minggu lalu menyerang pemerintah Australia dengan mengatakan bahwa RUU tersebut tampak seperti cara tersembunyi untuk mengendalikan akses ke internet.