Formappi: Keamanan dan Ketertiban Pilkada Terjaga, Polri Kerja Sesuai Koridor

JAKARTA - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai Polri sudah bekerja sesuai koridor dalam menjaga keamanan pada tahun politik khususnya Pilkada.

"Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, soal keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada 2024. Saya kira tidak ada masalah yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan," ujar Lucius dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (1/1/2025).

Netralitas Pilkada 2024

Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berkembang di Pilkada 2024, dirinya meyakini hal tersebut dibuat oleh para calon kepala daerah untuk kepentingan politik. Sehingga, Polri menjadi korban persaingan antara calon kepala daerah yang bersaing.

"Polri punya tugas untuk melakukan keamanan dalam proses penyelenggaraan pemilu sangat mungkin memang menjadi objek yang bisa dituduh melakukan pelanggaran oleh pihak yang tertentu gitu ya," ujarnya.

Selain isu netralitas, Lucius juga menilai kritik yang datang terkait peran polri yang di luar tupoksi merupakan hal-hal yang selalu menjadi evaluasi internal.

"Mungkin  saja dugaan banyak kalangan soal kerja Polri yang tidak sesuai dengan tupoksi hanya ekspresi kekecewaan saja.  Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pilkada mestinya sudah membuktikan kerja Polri yang tepat," tuturnya.

Keamanan Terjaga

Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri dalam hal menjaga keamanan sudah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar.

"Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Masalah keamanan sudah beres sampai penetapan calon yang sudah selesai dilakukan oleh KPU," ucapnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius memiliki harapan agar Polri di tahun 2025 mendatang, semakin professional dan semakin dicintai masyarakat serta dapat mampu nmenjalankan tugasnya dengan lebih baik.

"Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi pilkada. Bagaimana posisi Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan," tuturnya.