Prabowo Diminta Tegas Sikapi Gerakan Kontra PSN
JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto harus bersikap tegas dalam menyikapi gerakan politisasi anti Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland. Sebab, gerakan tersebut bertentangan dengan program pemerintah.
Demikian dikatakan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
"Gerakan politisasi anti PSN ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo," kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid.
Habib Syakur menyoroti propaganda yang salah kaprah terkait PSN ekowisata Tropical Coastland, yang dikerjakan PT Agung Sedayu Group dengan skema Public-Private Partnership (PPP). Ia menjelaskan, PSN ini berbeda dari pengembangan properti PIK 2, yang juga dikelola PT Agung Sedayu Group. Di mana, kedua proyek tidak terkait langsung meskipun keduanya digarap perusahaan yang sama.
"Propaganda sesat yang ditiupkan ke masyarakat seakan PSN ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini," ujarnya.
Syakur menegaskan, PSN ekowisata Tropical Coastland adalah proyek yang menggunakan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam penyediaan infrastruktur ekowisata. Skema ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara, baik APBN maupun APBD, dengan meminimalkan pembiayaan dari pemerintah dan mendorong partisipasi sektor swasta.
Skema penyediaan layanan infrastruktur didasarkan pada perjanjian (kontrak) antara pemerintah diiwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.
"Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya, untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif," ujarnya.
Menurut Syakur, skema KPBU membawa berbagai keuntungan, seperti penganggaran yang lebih baik dengan mengurangi biaya tak terduga dan peningkatan kualitas layanan publik berkat inovasi dari keterlibatan swasta.
Selain itu, skeman KPBU diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek. Dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik.
Skema KPBU juga memberikan manaafat lebih akuntabel karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan usaha dan penyedia dana. "Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa propaganda yang disebarkan untuk menghubungkan PSN ekowisata Tropical Coastland dengan PIK 2 bertujuan menciptakan ketidakpastian yang bisa merugikan perekonomian nasional, terutama dengan menciptakan keraguan terhadap kredibilitas kepemimpinan Presiden Prabowo. Syakur menilai bahwa kelompok yang menyebarkan propaganda tersebut berusaha menggoyahkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
