Rampas Aset Koruptor, Kejagung Dinilai Bikin Orang Takut Korupsi

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap melakukan langkah strategis dalam agenda pemberantasan korupsi, khususnya terkait upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Di mana, Korps Adhiyaksa tidak berhenti dengan menjadikan pelaku sebagai terpidana, namun juga merampas aset hasil korupsi. 

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, maupun KPK memiliki posisi dan peran strategis dalam penindakkan korupsi. Penindakan tentu bukan sekadar menargetkan pelaku jadi terpidana tetapi bagaimana mengembalikan uang rakyat ke kas negara,” kata Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin, dikutip Selasa (27/1/2026).

Pemberantasan korupsi, kata Jeje, pada hakikatnya bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus membangun rasa takut bagi pihak lain agar tidak berbuat hal serupa. Sehingga, upaya yang pencegahan korupsi dilakukan sejak dari munculnya niat.

“Yang paling penting adalah membuat pelaku sadar dan jera, serta membuat orang lain takut untuk coba-coba korupsi. Selain itu, bagaimana agar kerugian negara akibat korupsi bisa diatasi, maka penindakan korupsi menjadi tuntutan juga untuk bisa mengembalikan uang negara,” tuturnya.

Jeje menambahkan, dari sisi hukum dan etika keagamaan bahwa penanaman nilai spiritual menjadi faktor krusial dalam mencegah korupsi. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia berada dalam pengawasan Tuhan.

“Keyakinan bahwa mengambil hak orang lain akan mendatangkan azab berat, menghilangkan keberkahan harta, dan bahkan didoakan buruk oleh seluruh makhluk, itu sangat penting ditanamkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya membangun budaya malu di tengah masyarakat. Rasa malu terhadap perbuatan tercela, menurutnya dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk menekan praktik korupsi.

Di sisi lain, Jeje mendorong agar sanksi terhadap pelaku korupsi benar-benar diterapkan secara tegas dan menimbulkan efek jera. Salah satu langkah penting yang ia soroti adalah perampasan aset hasil kejahatan korupsi.

“Baru setelah itu adalah sanksi hukuman yang berat dan menjerakan. Salah satunya dengan perampasan harta atau aset koruptor sehingga dengan korupsi mereka menjadi miskin bukan tetap kaya,” pungkasnya.