Usai Lebaran, Sistem Pangan RI Harus Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

JAKARTA - Ketersediaan dan stabilitas harga pangan kembali menjadi sorotan usai Lebaran 2026. Lonjakan permintaan selama periode tersebut menegaskan pentingnya sistem pangan yang kuat dan terintegrasi agar pasokan tetap terjaga serta harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Pakar Pertanian IPB Bayu Krisnamurthi, pembangunan sektor pangan tidak bisa lagi dipandang sebatas produksi komoditas, melainkan harus dilihat sebagai satu sistem utuh dari hulu hingga hilir guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

“Semua faktor dalam sistem pangan saling terkait. Gangguan pada satu faktor akan memengaruhi keseluruhan sistem,” ujar Bayu, Senin (30/3/2026). 

Dia mencontohkan, kelangkaan benih sayuran unggul berkualitas, masalah transportasi distribusi, hingga harga yang terlalu mahal dapat berdampak langsung pada akses konsumen rumah tangga terhadap pangan. 

“Kalau salah satu bagian terganggu, konsumen tidak akan mendapat sayur sebagaimana yang diharapkan,” katanya. 

Bayu pun menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan petani yang memegang peran sentral dalam sistem pangan. Dirinya menyambut kebijakan pemerintah yang memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai salah satu indikator kinerja dalam APBN 2026.

Menurutnya, indikator tersebut menjadi penyempurnaan dari instrumen yang selama ini digunakan, seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). 

“Indeks Kesejahteraan Petani sudah menangkap sifat multidimensi kesejahteraan petani melalui 21 variabel,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini kebijakan pangan kerap diperlakukan secara parsial, padahal setiap komponen mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi saling memengaruhi. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun sistem pangan nasional. 

Ia menyebut pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi non-pemerintah yang masing-masing memegang peran dan saling melengkapi. 

“Sistem pangan membutuhkan peran optimal semua pihak,” tegasnya.

Dalam konteks bisnis, ia menilai perusahaan benih memiliki peran strategis. Selain mengembangkan teknologi dan inovasi pertanian, perusahaan benih juga memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan varietas serta pengelolaan hak kekayaan intelektual. 

“Perusahaan benih memiliki akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang sangat penting bagi pengembangan teknologi pertanian,” katanya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, industri benih juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan sistem pangan nasional. Corporate Secretary East West Seed Indonesia Faisal Reza menyatakan bahwa pengembangan inovasi benih dan solusi pertanian menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung keberlanjutan sektor pangan.

Selain itu, dipastikan juga bahwa petani memiliki akses terhadap teknologi benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, produktif, serta mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. 

“Komitmen kami adalah menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan bagi petani Indonesia dalam jangka panjang. Melalui pengembangan benih unggul dan dukungan teknis kepada petani, kami ingin menjadi bagian dari penguatan sistem pangan nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Faisal.

Bayu menilai pemerintah telah memberi ruang bagi perusahaan benih untuk berkembang. Namun, menurutnya, dukungan tersebut masih perlu diperkuat. Ia menekankan bahwa pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan “enabler” dalam membangun ekosistem perbenihan nasional.

“Pemerintah dapat menjadi fasilitator bagi ekosistem pengembangan perbenihan dengan perusahaan benih sebagai simpul intinya,” ujarnya.