Sopir Meninggal saat Antre Solar, DPR Minta Pasokan BBM Subsidi di Sumsel Ditambah

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, meminta pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi distribusi BBM subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel). Ia juga mendorong penambahan kuota untuk jenis BBM subsidi, terutama Bio Solar dan Pertalite, menyusul masih ditemukan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Desakan tersebut disampaikan setelah muncul kabar seorang sopir truk meninggal dunia ketika tengah mengantre untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU Rejodadi, Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Ia menegaskan, kejadian itu menjadi perhatian serius terhadap persoalan antrean BBM subsidi yang telah berlangsung cukup lama.

"Kami turut berduka atas meninggalnya seorang sopir saat mengantre solar. Apa pun penyebab medisnya nanti, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa antrean BBM subsidi yang berlangsung berjam-jam tidak boleh terus dianggap sebagai hal yang normal," ujar Gunhar dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Menurut Gunhar, persoalan antrean Bio Solar di Sumsel tidak hanya disebabkan oleh distribusi di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan ketidakseimbangan antara kuota yang tersedia dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, BPH Migas dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap SPBU yang mengalami kendala sekaligus mengkaji kembali besaran alokasi BBM subsidi di wilayah tersebut.

Merujuk data Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, kuota Bio Solar Sumsel pada 2026 tercatat 629.509 kiloliter (KL). Hingga 4 Juli 2026, penyaluran telah mencapai 315.603 KL dengan tingkat konsumsi rata-rata 2.430 KL per hari. Dengan kondisi tersebut, kuota diperkirakan akan habis pada 3 Desember 2026.

Gunhar mengungkapkan, terdapat persoalan lain apabila operasional SPBU diperpanjang untuk mengurangi panjangnya antrean. Langkah tersebut memang dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi berpotensi membuat kuota habis lebih awal, yakni sekitar 10 November 2026. 

Untuk menjaga ketersediaan Bio Solar hingga akhir tahun, Sumsel diperkirakan membutuhkan tambahan kuota sekitar 437.400 KL.

"Ini menjadi dilema. Di satu sisi antrean harus diurai agar masyarakat tidak menunggu berjam-jam. Namun di sisi lain, jika penyaluran ditingkatkan tanpa penambahan kuota, stok justru akan lebih cepat habis. Karena itu pemerintah harus segera menyetujui penambahan kuota BBM subsidi bagi Sumatera Selatan," tuturnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kebutuhan BBM subsidi di Sumsel tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat, mulai dari sektor transportasi, logistik, pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan konsumsi Bio Solar di wilayah tersebut.

Sementara Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyampaikan distribusi Bio Solar mengalami peningkatan. Rata-rata penyaluran yang sebelumnya berada di angka sekitar 1,6 juta liter per hari naik menjadi sekitar 2,06 juta liter per hari pada Juli 2026. 

Gunhar menilai kenaikan tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap kebutuhan dan alokasi kuota. "Pemerintah jangan menunggu sampai masyarakat semakin kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Antrean panjang yang terus berulang bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi beban bagi para sopir, petani, nelayan, dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM subsidi," pungkasnya.