Strategi China di Samudra Hindia: dari Seychelles, Maladewa, hingga Kepulauan Solomon

JAKARTA — Meningkatnya pengaruh China di negara-negara kepulauan kecil dinilai telah memicu tanggapan dari Amerika Serikat (AS). Salah satu tindakan yang dinilai sebagai bentuk dari respons tersebut adalah keputusan Washington untuk membuka kembali kedutaannya di Seychelles pada tahun 2023.

Washington sebelumnya telah menutup kedutaannya di Seychelles pada tahun 1996. Selama kurun waktu tersebut, China berhasil membangun kehadiran yang signifikan melalui pembangunan sekolah, rumah sakit, perumahan, serta infrastruktur publik.

Presiden Seychelles sendiri mengakui bahwa keterlibatan Beijing telah menciptakan niat baik (goodwill) yang sangat besar, terutama karena China menyediakan berbagai layanan dasar yang diabaikan oleh kekuatan eksternal lainnya. Fenomena ini mencerminkan perubahan konstelasi kawasan Samudra Hindia: negara-negara yang dahulu dianggap pinggiran dalam persaingan kekuatan utama kini menjadi sangat krusial dalam kalkulasi strategis Beijing, New Delhi, dan Washington.

Signifikansi Seychelles tidak terletak pada besarnya ukuran ekonomi atau jumlah populasinya, melainkan pada lokasi strategisnya di wilayah barat Samudra Hindia. Wilayah lautnya berada di sepanjang rute pelayaran utama yang menghubungkan Afrika, Timur Tengah, dan Asia.

Mengutip laporan PML Daily, Minggu (27/9/2026), keterlibatan China di Seychelles merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mempererat hubungan ekonomi dan politik di seluruh Samudra Hindia, tempat di mana sektor infrastruktur, perdagangan, dan keamanan maritim kini semakin saling terhubung.

Bagi Beijing, Samudra Hindia memiliki arti vital karena menjadi jalur akses ke negara-negara penghasil energi di Teluk Persia, pasar di Afrika dan Eropa, serta jalur transportasi maritim komoditas perdagangan China. Sebagian besar impor energi China bergantung pada keamanan jalur maritim ini, yang menghubungkan Samudra Hindia bagian barat hingga Selat Malaka.

Inisiatif Sabuk dan Jalan serta Perluasan Pengaruh

Pertimbangan ekonomi ini mendorong Beijing memperluas infrastruktur luar negeri dan keterlibatan diplomasinya. Kerangka kerja Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) menjadi sarana utama pembangunan pelabuhan, jaringan transportasi, dan fasilitas komersial, dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta bank kebijakan China bertindak sebagai penyedia modal utama bagi negara-negara yang membutuhkan investasi.

Namun, bagi China, Samudra Hindia bukan sekadar ruang komersial. Kawasan ini juga menjadi arena di mana hubungan ekonomi yang erat dapat membuka pintu akses diplomatik dan menciptakan peluang kerja sama keamanan.

Laporan PML Daily menyebutkan bahwa meski tidak semua proyek yang didanai China ditujukan untuk kepentingan militer atau berarti negara penerima telah mengorbankan otonomi politik luar negerinya, kekhawatiran utama terletak pada bagaimana akumulasi hubungan ekonomi dan politik ini secara bertahap dapat meningkatkan pengaruh Beijing terhadap opsi kebijakan yang dimiliki negara-negara kecil tersebut.

Studi Kasus Maladewa dan Aktivitas Riset Maritim

Maladewa menjadi contoh nyata dalam melihat dinamika ini. Terletak di dekat rute maritim penting di pusat Samudra Hindia, ekonomi Maladewa yang sangat bergantung pada sektor pariwisata menjadikannya rentan terhadap investasi dan konektivitas luar negeri.

Keterlibatan China dalam pembangunan infrastruktur Maladewa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Presiden Abdulla Yameen, salah satunya melalui proyek Jembatan Persahabatan China–Maladewa (China-Maldives Friendship Bridge) yang menghubungkan Malé dengan Hulhumalé dan Hulhulé. Proyek ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat sekaligus membuktikan daya pikat politik dari proyek infrastruktur berwujud.

Keterlibatan Beijing kian meluas di bawah kepemimpinan Presiden Mohamed Muizzu yang memenangkan pemilu pada 2023 dengan mengusung agenda "India Out". Dalam kunjungannya ke Beijing pada Januari 2024, kedua negara sepakat membentuk kemitraan kooperatif strategis komprehensif dan menandatangani berbagai perjanjian kerja sama.

Meski pemerintah Maladewa terus berupaya mengimbangi hubungannya antara India dan China demi kepentingan domestik, dinamika ini menunjukkan bagaimana keterlibatan ekonomi dapat menjadi fondasi bagi kerja sama strategis yang lebih luas.

Di sisi lain, pengoperasian kapal riset China di Samudra Hindia menarik perhatian internasional karena potensi tumpang tindih antara aktivitas ilmiah, pengawasan maritim, dan kepentingan strategis militer. Kendati bukti yang ada belum tentu menunjukkan bahwa infrastruktur China di Maladewa telah dijadikan pangkalan militer, 

Persaingan Diplomatik dengan Taiwan di Pasifik

Penggunaan bantuan ekonomi dan diplomasi oleh China untuk memperluas pengaruhnya juga terlihat jelas di kawasan Pasifik, di mana Beijing berhasil membujuk sejumlah negara kepulauan untuk mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan. Pada tahun 2019, Kepulauan Solomon dan Kiribati memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke China, langkah yang kemudian diikuti oleh Nauru pada Januari 2024. Pengalihan ini secara signifikan mengikis kehadiran formal Taiwan di Pasifik.

Pendekatan China menggabungkan tekanan diplomatik dengan penawaran bantuan ekonomi dan kerja sama pembangunan. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut persaingan dengan Taiwan sebagai komponen inti dari keterlibatan China dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Kasus Kepulauan Solomon menjadi contoh menonjol: setelah pengalihan hubungan diplomatik, China mendanai pembangunan stadion olahraga megah di Honiara dan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta keamanan bilateral pada tahun 2022. Urutan peristiwa ini membuktikan bagaimana bantuan pembangunan, pengakuan diplomatik, dan kerja sama keamanan saling terikat dalam pendekatan politik luar negeri China.

Strategi Maritim dan Implikasi Bagi Negara Kepulauan

Strategi maritim China di Samudra Hindia juga didukung oleh keberadaan fasilitas militer luar negeri pertamanya di Djibouti yang didirikan pada tahun 2017. Keberadaan pangkalan ini membuktikan bahwa Beijing telah mengembangkan kehadiran militer yang berkelanjutan untuk mendukung operasi angkatan laut, misi anti-bajak laut, dan aktivitas keamanan lainnya di kawasan tersebut.

Laporan PML Daily menyoroti bahwa tantangan utama bagi kekuatan regional bukanlah pembangunan satu pangkalan militer tunggal, melainkan efek kumulatif dari perluasan hubungan ekonomi, diplomatik, dan keamanan China. Pelabuhan, proyek infrastruktur, perjanjian maritim, dan kemitraan politik secara kolektif menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi kehadiran jangka panjang China.

Bagi negara-negara kepulauan kecil yang berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia, investasi China memang menawarkan peluang pembangunan yang berharga. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan agar ketergantungan ekonomi dan kerja sama keamanan tersebut tidak secara perlahan mengikis kemampuan pemerintah setempat dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan berdaulat.