Pemerintah Buka Pintu Proyek Strategis bagi Kadin, Siasati Keterbatasan APBN

JAKARTA - Pemerintah membuka ruang keterlibatan seluas-luasnya bagi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menggarap proyek-proyek strategis nasional demi mengakselerasi agenda pembangunan.

Langkah ini digadang-gadang sebagai solusi konkret menyusul terbatasnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung seluruh kebutuhan pendanaan infrastruktur secara mandiri.

Keterbatasan ruang fiskal negara diakui menjadi pemicu utama perlunya pembagian peran yang masif dengan sektor swasta. Pasalnya, porsi pembiayaan publik saat ini tidak lagi mencukupi untuk membiayai agenda pembangunan fisik yang membentang di seluruh penjuru Tanah Air.

"Kebutuhan pembangunan ini sangat banyak, sementara keterbatasan dan limitasi pembiayaan dari APBN bahkan mungkin tidak sampai 50 persen untuk membangun keseluruhan infrastruktur. Situasi inilah yang membuat sinergisitas antara pemerintah dan dunia usaha menjadi mutlak diperlukan," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono dalam jumpa pers di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menghadapi celah pembiayaan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mulai menggeser fokus alokasi belanja kas negara. Kebijakan fiskal kini lebih diprioritaskan bagi penguatan kualitas sumber daya manusia dan jaring pengaman sosial, sedangkan sektor infrastruktur disodorkan ke ranah investasi komersial.

Selama ini, kata Bayu, kelemahan mendasar dalam realisasi proyek infrastruktur non-APBN dipicu oleh pola komunikasi para investor swasta yang berjalan sendiri-sendiri tanpa wadah koordinasi yang jelas. Kondisi terfragmentasi tersebut kerap membuat proses perizinan terhambat dan menurunkan efektivitas eksekusi di lapangan.

"Sebelum adanya satgas ini, antara satu pelaku usaha dengan yang lain bergerak scattered, berkoordinasi masing-masing dan berkomunikasi sendiri-sendiri sehingga efektivitasnya tidak maksimal. Melalui forum koordinasi ini, dunia usaha dan Bappenas serta kementerian lain dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens terhadap kendala proyek strategis nasional," jelas Bayu.

Langkah konkret kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan Kantor Bersama atau Satgas KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif berkonsep pintu tunggal. Kanal terpadu ini disiapkan guna mengkurasi potensi proyek prioritas, utamanya mempercepat realisasi proyek KPBU atas prakarsa badan usaha yang dinanti pasar.

"Satgas KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif ini rencananya akan kita luncurkan saat Rapimnas pada 29 dan 30 Oktober di Kadin sebagai kantor bersama berpintu tunggal. Harapan kami, satgas ini bisa mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Asta Cita Presiden yang menargetkan pertumbuhan sangat tinggi dan agresif," kata Bayu.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menggarisbawahi soal prioritas dari APBN memang sekarang lebih banyak fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan social development, sedangkan untuk infrastruktur kami tawarkan melalui model bisnis bersama dunia usaha. 

"Bappenas menawarkan proyek-proyek yang sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang, lalu kita bicarakan bersama struktur model bisnisnya," jelas Hari.

Kebutuhan menggandeng dunia usaha kian mendesak karena pemerintah terikat target waktu politis hingga 2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Sedikitnya terdapat 60 program dan proyek prioritas nasional (PKPN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan segera berjalan lewat persiapan proyek terpadu bersama swasta.

"Pemerintah itu dikejar waktu 2029 sampai nanti 2045, maka proyek-proyek yang dicanangkan Presiden terkait PKPN dan PSN harus segera running dengan melibatkan dunia usaha yang tepat. Proyek-proyek secara detail sedang kita petakan dari 60 ini, dengan milestone keberhasilan beberapa proyek PKPN di tahun 2026 sudah mulai jalan," kata Putut.

Dari puluhan portofolio tersebut, fokus kemitraan diarahkan pada sektor pangan, hilirisasi industri bernilai tambah tinggi, dan kedaulatan energi. Urgensi penguatan energi alternatif dan terbarukan menjadi perhatian mendesak di tengah tingginya kerentanan pasokan global imbas ketegangan geopolitik internasional, seperti dinamika di kawasan Selat Hormuz.

"Hilirisasi penting agar kita tidak lagi hanya menjadi penjual barang mentah, melainkan produsen produk bernilai tambah tinggi. Kedaulatan energi juga menjadi flagship Presiden karena kondisi kita berat akibat isu Selat Hormuz, sehingga energi baru terbarukan dan alternatif harus kita bangun bersama," urai Putut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menekankan relasi kerja sama kini dituntut bergerak lebih gesit, terintegrasi, dan membuahkan hasil nyata bagi perekonomian nasional.

"Kami berpandangan bahwa pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah membutuhkan dunia usaha atau dunia usaha membutuhkan pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang membuat keduanya dapat bergerak bersama secara lebih cepat, pasti, dan produktif," tutur Taufan.

Kendati menyambut baik terbukanya peluang proyek pemerintah, dunia usaha menggarisbawahi pentingnya tiga pilar utama penentu minat investasi. Parameter tersebut mencakup kualitas penyiapan proyek, kepastian tata kelola dan risiko regulasi, serta fungsi Kadin sebagai wadah yang mempertemukan proyek di daerah dengan pemodal nasional maupun global.

"Dunia usaha membutuhkan proyek yang memiliki kepastian regulasi, perizinan, struktur pembiayaan, hingga kejelasan pembagian risiko agar keputusan investasi bisa diambil lebih cepat. Kadin siap menjadi jembatan agar proyek yang adabbenar-benar terstruktur, feasible, bankable, dan memiliki daya tarik investasi di berbagai wilayah Indonesia," ungkap Taufan.

Kadin turut menyoroti bahwa spektrum pembangunan nasional kini kian meluas ke sektor transformasi digital, kawasan ekonomi khusus, konektivitas, ekonomi kreatif, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja lintas sektor. Namun, asosiasi pengusaha ini mengingatkan persoalan mendasar di mana proyek skala raksasa di daerah kerap kali mengabaikan keterlibatan pelaku usaha lokal.

"Kami banyak mendapat keluhan dari daerah bahwa investasi-investasi besar justru tidak banyak melibatkan bahkan tidak mampu disentuh oleh pengusaha daerah. Karena itu, Kadin bersama Bappenas membentuk task force KPBU dan pembiayaan strategis inovatif untuk mengawal identifikasi kebutuhan hingga mempertemukanbproyek dengan mitra yang tepat agar daerah tidak tertinggal," kata Taufan.