Legislator PKB Dorong Pemerintah Panggil Apple: Ini soal Keadilan
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dhakiri mendorong pemerintah memanggil Apple. Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia.
Pasalnya, meski meraih pendapatan lebih dari Rp30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut belum memenuhi total komitmen investasinya. Berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp1,7 triliun.
Angka tersebut dinilai jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. "Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia," tegas Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/11/2024).
HUT ke-23 Kota Tasikmalaya, Pemkot Luncurkan E-Ticketing Sapawarga dan Hai Tasik Versi Terbaru
Menurut Hanif, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Dalam hal ini, dia meminta pemerintah lebih tegas dengan memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan tersebut.
Hanif juga meminta pemerintah mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan. Pemerintah juga dimintanya untuk menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.
"Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing," katanya.
Dia menuturkan, Komisi XI DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.
