Ibu Melahirkan di Jalan Rusak Mamuju Sulbar, Nihayatul DPR Soroti Ketimpangan Akses Kesehatan

Kondisi infrastruktur jalan rusak di sejumlah daerah kembali menjadi sorotan setelah peristiwa seorang ibu melahirkan dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (24/3/2026).

Akses menuju puskesmas yang rusak dan bergelombang membuat kendaraan umum sulit melintas. Jalan tersebut hanya dapat dilalui kendaraan tertentu seperti mobil hardtop atau sepeda motor trail, sehingga menghambat penanganan medis dalam situasi darurat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, persoalan jalan rusak tidak bisa dipandang semata sebagai isu infrastruktur melainkan menyangkut keselamatan jiwa.

Baca juga: Mamuju Diterjang Banjir, 13 Rumah Rusak 6 Hanyut Terbawa Arus

“Jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi bisa menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan nyawa. Ketika akses menuju layanan kesehatan terhambat, masyarakat berada dalam risiko besar,” ujar Ninik di Jakarta, Selasa (31/3/2026).Peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil. Dia menilai pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa itu menegaskan akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin. “Tidak boleh ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena jalan rusak atau akses yang terbatas. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat,” katanya.

Selain perbaikan infrastruktur, dia juga mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat dasar melalui optimalisasi puskesmas dan posyandu serta penyediaan ambulans desa untuk menjangkau wilayah terpencil.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, sehingga kesenjangan akses kesehatan dapat segera diatasi.

PKB berkomitmen terus mengawal kebijakan dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, serta memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan harus berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan warga dapat benar-benar terjamin,” ujarnya.