Pemerintah Cari Sumber Dana Lain Antisipasi Lonjakan Biaya Haji

Pemerintah memastikan tak akan membebani para jemaah haji bila biaya haji alami lonjakan akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah pun berupaya mencari sumber dana lain untuk mengantisipasi lonjakan biaya haji 2026.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta pada jajarannya untuk tak membebankan jemaah bila ada lonjakan biaya haji.

Baca juga: Biaya Haji Terdampak Konflik Timteng, Menhaj: Pak Presiden Minta Jangan Dibebankan Jemaah

"Memang permintaan Presiden apa pun yang terjadi kalau toh nanti harus ada penyesuaian-penyesuaian harga, terutama terkait dengan biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jemaah kita," ujar Gus Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Gus Irfan mengaku, pihaknya telah menggelar rapat untuk mencari sumber dana guna mengantisipasi lonjakan biaya haji.

"Kita hari Jumat yang lalu sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya. Tapi nanti ada rapat kabinet, nanti setelah itu akan kita pastikan dari mana sumber-sumbernya," ucap Gus Irfan.

Baca juga: Potensi Kenaikan Biaya Penerbangan Haji, Menhaj: Tanpa Perubahan Rute Rp46,9 Juta, Perubahan Rute Rp50,8 Juta

Menurutnya, sumber dana itu bisa berasal dari dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun APBN.

"Bisa berbagai kemungkinan. Bisa berbagai kemungkinan. Yang jelas Presiden minta tidak dibebankan kepada jemaah. Gitu saja," ujar Gus Irfan.