Pendekatan Ekonomi Sirkular Didorong Benahi Sistem Pengelolaan Sampah

Pendekatan ekonomi sirkular didorong sebagai solusi strategis untuk membenahi sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang dinilai masih belum optimal. Tingginya volume sampah yang belum tertangani menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola dan pembiayaan sektor tersebut.

Founder dan CEO Waste4Change Muhammad Bijaksana Junerosano mengatakan penyelesaian persoalan sampah harus dilihat secara menyeluruh, tidak sekadar sebagai limbah yang dibuang. "Penyelesaian masalah sampah harus dilihat sebagai potensi sumber daya, sehingga pergeseran menuju ekonomi sirkular menjadi penting," ujarnya seperti dikutip, Rabu (21/4/2026).

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan DPR pada 2026 menunjukkan sekitar 75 persen sampah nasional atau setara 105.483 ton per hari belum tertangani pada 2025. Selain itu, sekitar 60–70 persen sampah masih berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) tanpa pengolahan lanjutan yang optimal.

Baca Juga:Dari Limbah Tambang ke Inovasi Konstruksi: Tantangan dan Peluang Ekonomi Sirkular

Kondisi tersebut menegaskan adanya tantangan struktural, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, hingga lemahnya implementasi regulasi. Sejumlah miskonsepsi juga masih terjadi, seperti anggapan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah atau pemilahan cukup dilakukan di TPA.

Sebagai bagian dari solusi, Waste4Change mengembangkan fasilitas Rumah Pemulihan Material (RPM) untuk meningkatkan pemilahan dan pemrosesan sampah secara lebih terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan material sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Di sisi lain, tantangan pembiayaan menjadi hambatan utama. Kebutuhan dana untuk mencapai target pengelolaan sampah nasional diperkirakan melebihi Rp100 triliun per tahun, sementara pembiayaan saat ini masih bergantung pada APBN dan APBD yang terbatas.

Baca Juga:Ekonomi Sirkular dan Peran Perempuan Perkuat Ketahanan Iklim

Menurut Sano, diperlukan penerapan prinsip polluter pays, di mana pihak yang menghasilkan sampah lebih besar harus menanggung biaya pengelolaannya. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan adil.

Sementara itu, pakar Sustainabilitas Fazlur Rahman Hassan menilai aspek pembiayaan kerap terjebak kepentingan politik jangka pendek. Ia menekankan perlunya keberanian pemimpin daerah dalam menetapkan kebijakan tarif yang realistis demi layanan pengelolaan sampah yang layak.

Dalam forum yang juga melibatkan The Habibie Center tersebut, isu pengelolaan sampah turut dikaitkan dengan krisis lingkungan yang lebih luas, termasuk pencemaran air. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.