Kritik dalam Film Pesta Babi Jadi Bahan Evaluasi Pembangunan di Papua

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menilai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan bentuk kritik sosial terhadap kebijakan pembangunan di Papua. Menurut Velix, pemerintah menghormati film tersebut sebagai karya jurnalistik yang memuat narasi dan sudut pandang tertentu mengenai Papua.

"Bagi pemerintah, kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun," kata Velix dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?" yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan, film tersebut dapat dipandang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan pemerintah. Menurut dia, kritik tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Baca Juga: Ketum Gerakan Cinta Prabowo Sebut Film Pesta Babi Provokatif

"Ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan," ujarnya.Meski demikian, Velix menilai terdapat sejumlah aspek dalam film yang juga perlu dikritisi, terutama terkait pilihan narasi, sudut pandang, dan tokoh yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut. Ia mengatakan pembuat film juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan pembangunan di Papua.

"Tapi kami juga melihat mungkin narasi dari sisi pilihan bahasa, kemudian angle-nya, kemudian pilihan orang diwawancara, yang memang kami melihat tidak ada satu segmen dari pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Velix mengakui terdapat sejumlah fakta dalam film yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, termasuk terkait pendekatan sosial dan humanis dalam pembangunan Papua.

"Ini menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks, apakah ekonomi, kemudian kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial dan humanis," ujarnya.

Di sisi lain, Velix menegaskan pemerintah juga memiliki agenda percepatan pembangunan Papua yang disebut berbasis pendekatan budaya dan kewilayahan. Velix menyebut pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan masyarakat adat dalam pembangunan Papua, termasuk melalui kebijakan pembentukan enam provinsi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2024."Pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan, mengutamakan cara pendekatan budaya, masyarakat adat dalam konteks agenda percepatan pembangunan," katanya.

Di acara yang sama, aktivis perempuan dan kemanusiaan Musdah Mulia menyebut film Pesta Babi merupakan menggambarkan semacam gunung es dari fakta yang ada.

Musdah Mulia. Foto/Tangkapan layar iNews

"Film ini cuma menggambarkan semacam gunung es dari fakta. Ada tiga hal, fakta peminggiran masyarakat adat, pengerusakan alam, dan orientasi pembangunan yang semakin tidak manusia," ujarnya.

Menurut Musdah, dia tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi dari dekade ke dekade berikutnya perbaikan untuk Papua itu belum signifikan. Dia melihat dari perspektif perempuan dan anak., karena itulah kelompok paling terdampak dari kegiatan pembangunan seperti diungkapkan dalam film.

"Jadi, film itu sebenarnya hanya mengungkap satu titik di antara mungkin ratusan titik di Indonesia. Di Jawa misalnya bagaimana masyarakat Kendeng, masyarakat Samin mengalami proses-proses perusakan alam, di Jambi, di Sumatera Utara yang kemarin banjir, Aceh, coba perhatikan seperti apa kondisi perusakan alam di sana," tuturnya.

Dia menerangkan, persoalan di Papua itu sangat menarik lantaran merupakan sebuah wilayah yang secara geopolitik itu sangat seksi. Dan, itu problemnya. Maka itu, dirinya mendorong pemerintah supaya mengubah paradigma pembangunan.

"Karena semua kerusakan-kerusakan alam yang terjadi atas dasar pembangunan, kadang saya bertanya pembangunan itu untuk siapa. Karena kalau saya lihat Freeport saja yang sudah puluhan tahun di sana itu tidak mengubah apa-apa terhadap orang Papua asli," katanya.