Ketum Gerakan Cinta Prabowo Sebut Film Pesta Babi Provokatif
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan, menilai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale bersifat provokatif. Film dokumenter itu dinilai lebih banyak menyoroti sisi negatif pembangunan di Papua.
Menurut Kurniawan, film itu tidak menampilkan secara utuh berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua dari masa pemerintahan sebelumnya hingga era Presiden Prabowo Subianto.
"Di sini yang tidak berimbang masalah film itu tadi. Di sini tidak memunculkan apa saja yang dilakukan pemerintahan, dari mulai presiden sebelumnya sampai Presiden Prabowo saat ini, itu seolah-olah pemerintah itu tidak punya prestasi di Papua," kata Kurniawan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?' yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: 'Pesta Babi' dan Politik Identitas
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang menurutnya telah membuka akses di Papua, termasuk jalur jalan yang menghubungkan wilayah Sorong hingga Jayapura. Kurniawan juga menilai pembangunan perkebunan dan pembukaan lahan pertanian di Papua dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah di masa depan."Padahal kita harus akui bahwa dari Sorong sampai Jayapura itu sudah tembus jalan," ujarnya.
Kurniawan yakin, ke depan setelah terbukanya perkebunan kelapa sawit maupun sawah baru, Papua pun bisa mengimbangi provinsi-provinsi lainnya.
Baca Juga: TB Hasanuddin Kritisi Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Menurut dia, tidak semua penonton memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Karena itu, ia menilai isi film berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
"Ini tidak boleh terjadi, karena pemahaman dari film ini, nggak semua orang yang nonton film ini bisa memahami maksud dan tujuan dari adegan-adegan yang ada di film itu," katanya.Kurniawan mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo disebut terus berupaya merangkul masyarakat Papua meski diakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses pembangunan. "Prabowo merangkul semuanya. Kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan, tentu akan menjadi evaluasi supaya ke depannya bisa ditingkatkan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan arah pesan yang ingin dibangun dalam film tersebut karena dinilai hanya menonjolkan persoalan yang terjadi di Papua tanpa memberikan ruang terhadap capaian pembangunan pemerintah.
"Jadi intinya saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan pemerintah di Papua harus diapresiasi juga dong ya, jangan semua salah," katanya.
Emrus Sihombing. Foto/Tangkapan layar iNewsSementara, pengamat politik Emrus Sihombing menyebut, pelarangan pemutaran film berjudul Pesta Babi di sejumlah wilayah di Indonesia justru membuat film tersebut semakin meledak. Menurutnya, hal itu merupakan efek pantul cermin.
"Saya prihatin terhadap kasus ini, kenapa ada pelarangan, tetapi di sisi lain kalau kita lihat teori efek cermin justru yang melarang itu mempromosikan film itu. Kalau tidak dilarang tidak se-booming itu. Jadi justru dia membantu, inilah efek pantul cermin," ujarnya.Menurut Emrus, dia memiliki riwayat pendidikan S2 Komunikasi Pembangunan dari IPB, sehingga tahu betul tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan, khususnya dalam konteks komunikasi pembangunan, selalu dilupakan tentang komunikasi.
"Artinya, berdialoglah dengan masyarakat, berikan kesadaran, berikan pengetahuan, berikan perubahan sehingga mereka bisa menerima suatu ide atau inovasi. Lalu setelah pembangunan dilakukan, lakukan komunikasi," tuturnya.
Emrus mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan yang terjadi di wilayah Papua sebagaimana dalam film tersebut. Dia mempertanyakan apakah dalam proses komunikasi tersebut dilakukan.
"Sekarang kita lihat proyek sedang berjalan, apakah mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat sekitar sampai mereka paham betul. Lalu, proyek itu berjalan terus dilakukan juga komunikasi," paparnya.
Emrus menjabarkan, seharusnya komunikasi itu dilakukan dalam proses pembangunan, tak terkecuali di wilayah Papua, tidak asal melakukan pembabatan hutan tanpa ada komunikasi. Selain itu, sejatinya kayu-kayu hasil pembabatan hutan bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat setempat.
"Jadi, dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak dilakukan, harmonisasi. Ini tidak dilakukan, langsung babat hutan. Salah satu pembabatan hutan saya lihat di film itu kayu-kayunya saja ditumpuk sedemikian rupa, padahal bisa komunitas loh itu," bebernya.










