Menjaga Kampus Tetap Relevan Tanpa Menjadi 'Pabrik'

Frangky SelamatDosen Tetap Program Studi Sarjana Manajemen, FEB Universitas Tarumanagara

SEMBURAN angin dingin dari blower AC menerpa seluruh hadirin yang hadir di sebuah aula gedung pertemuan besar. Pancaran sorot lampu seolah tak mampu menghalau dinginnya suhu ruangan. Wajah-wajah ceria dengan senyum penuh kehangatan menghiasi seisi ruang dalam tampilan busana toga yang begitu gagah dan anggun. Hari itu adalah upacara wisuda yang kesekian kalinya di sebuah universitas terkemuka.

Sehari sebelumnya kampus menyelenggarakan acara bursa kerja (job fair). Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada lulusan yang mungkin masih “mencari” kerja di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Pada saat bersamaan juga diadakan pertemuan dengan bagian sumber daya manusia (human resources) sejumlah perusahaan, membicarakan banyak hal terkait kualitas lulusan saat ini, dan hal-hal lain yang mungkin harus diperbaiki agar kampus dapat menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

Tak ayal lagi, kampus dicap sebagai pabrik tenaga kerja oleh sejumlah pihak. Belum lagi wacana dari pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri, makin menegaskan pendapat itu.

Namun jika memang kampus dianggap sebagai pemasok tenaga kerja, apakah sungguh demikian fakta yang terjadi? Ada syarat yang mesti dipenuhi jika kampus mau dijadikan “pabrik” untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar (industri) sebagai pengguna.Pertama, layaknya pabrik, jika ingin menghasilkan produk yang berkualitas, maka bahan baku yang mesti digunakan harus memenuhi standar kualitas tertentu. Syarat tersebut tidak selalu mudah untuk dipenuhi.

Kualitas calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi sangat beragam. Tidak semua perguruan tinggi “kebanjiran” calon mahasiswa. Ada yang justru “sangat membutuhkan” kehadiran mahasiswa baru.

Akibatnya sangat mungkin terjadi, seleksi yang sesungguhnya tidak terjadi. Calon mahasiswa yang diterima di bawah kualitas minimal.

Dosen dipaksa bekerja keras “mengubah” kondisi yang “tidak bagus” menjadi “lumayan” ketika mereka lulus. Proses pembelajaran yang melelahkan, terjadi.

Tidak semata mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Syarat kampus sebagai “pabrik” tampaknya tidak memenuhi untuk kriteria ini. Proses “memanusiakan manusia” tidak dapat disetarakan dengan pabrik penghasil produk.Kedua, proses yang dijalankan dalam menghasilkan produk juga harus memenuhi standar yang diakui dunia industri. Banyak kampus mengikuti standar ISO atau sertifikasi lainnya. Atau minimal akreditasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Cara kerja perguruan tinggi berproses seperti layaknya sebuah industri dalam arti umum, tidak selalu identik dengan lembaga pendidikan konvensional yang penuh pengabdian dan dedikasi.

Ketiga, kendali kualitas (quality control/qc) harus dijalankan sebelum produk “dilempar” ke pasar. Produk jadi yang dianggap tidak memenuhi standar, harus dibuang.

Rasanya tidak ada perguruan tinggi yang “setega” ini. Mahasiswa dibantu semaksimal mungkin agar mereka dapat lulus dengan memenuhi segala persyaratan, yang minimal sekalipun. Bahkan seperti cerita di awal, kampus tetap “ngejagain” lulusannya agar cepat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai.

Keempat, pabrik selaku produsen harus siap menerima umpan balik (feed back) dari pengguna. Maka, layanan pelanggan harus disediakan.Karena perguruan tinggi zaman sekarang harus cepat beradaptasi dengan perkembangan terkini, maka selalu mendengar apa kata “pasar” adalah jalan terbaik. Aspirasi mahasiswa, alumni dan perusahaan selaku mitra, tidak dapat diabaikan.

Kelima, karena pabrik berproduksi sesuai permintaan pasar, maka jika produk dianggap tidak lagi diperlukan, karena tren telah berubah, maka tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan atau mengganti dengan produk baru lain, dengan konsekuensi, mengubah proses produksi lama yang biasa dijalankan.

Jika kampus sepenuhnya menjalankan proses itu, memang layak disebut sebagai pabrik. Jika tidak, karena ada hal-hal tertentu di luar itu, karena menyangkut penyiapan sumber daya manusia yang unggul, maka kampus tak pantas disebut sebagai pabrik tenaga kerja. Memperlakukan manusia seperti barang, tentu di luar kepatutan.

Maka “lagu” lama yang harus dijalankan adalah menjaga agar kampus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus cepat beradaptasi, bukan program studinya yang ditutup. Entah apa sering kali langkah tergesa sering dilakukan, karena tidak mau menjalani proses yang mungkin panjang dan kadang berliku.

Mengelola dunia pendidikan bukan seperti mengelola industri yang semata mengikuti permintaan pasar. Apalagi menyangkut eksistensi sumber daya manusia yang menentukan nasib satu bangsa dan negara. Kebijakan dan kebijaksanaan patut berjalan seiring. Masa depan bangsa ini dipertaruhkan.