15 Mahasiswa Diterima di Istana Wapres Gibran usai Demo di Jalan Medan Merdeka

Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Mereka diterima Gibran usai menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rombongan mahasiswa berjalan kaki dari lokasi aksi menuju Istana Wakil Presiden yang berjarak tidak jauh dari titik demonstrasi. Mereka datang mengenakan almamater kampus masing-masing dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian selama perjalanan.

Baca juga: Demo Mahasiswa Belum Kelar, Arus Lalu Lintas di Jalan Jenderal Sudirman Tersendat

Setibanya di gerbang utama Istana Wakil Presiden pada pukul 17.18 WIB, para mahasiswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan keamanan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Setelah proses pemeriksaan selesai, rombongan kemudian memasuki kompleks istana untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Baca juga: Ini Tuntutan BEM SI Kerakyatan Jakarta saat Demo di Depan Gedung DPR

"Dari hasil perjuangan kita berkoar-koar kita membuahkan hasil bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menerima niat baik kami," ujar salah satu mahasiswa Universitas Bung Karno saat aksi berlangsung.

Ia mengatakan sebanyak 15 mahasiswa ditunjuk sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Gibran dan menyampaikan tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi."Untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi yang kami konsolidasi dan tentu kami menyampaikan kepada wakil presiden dan membawa tuntutan kami ke dalam istana," katanya.

Diketahui, mahasiswa dari BEM Universitas Bung Karno menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan sejak sekitar pukul 14.40 WIB.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa enam tuntutan, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali UU Polri, penolakan militerisme, menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan terjangkau, serta peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.