Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu

Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan parpol menunjukkan kedewasaan, kejernihan, dan konsistensi sikap dalam merespons dinamika nasional belakangan ini.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu, elite politik hendaknya menjauhkan diri dari tindakan ataupun ajakan bernuansa hasutan yang berpotensi memanaskan eskalasi situasi.

Baca juga: Disentil Jadi Partai Penyeimbang, PDIP: Golkar Urus Pemadaman Listrik Saja

“Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” ujar Misbakhun, Minggu (21/6/2026).

Dia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian wajar dalam demokrasi. Setiap pandangan dari masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun partai politik harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.Legislator Golkar yang memimpin Komisi XI DPR itu meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan kritik, bahkan menindaklanjutinya. Sebagai contohnya ialah berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” ucapnya.

Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Mantan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan itu menghormati kritikan para politikus PDIP kepada pemerintah.

Namun, dia mengaku belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP. Menurut dia, hal itu patut disayangkan karena PDIP pernah berkuasa dan punya pengalaman mengelola persoalan yang tidak sederhana.

“Karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ucapnya.Meski sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap partai politik tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki dengan memilih satu posisi yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.

Misbakhun menegaskan tidak elok apabila partai politik ikut menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah disambut baik rakyat, tetapi langsung buru-buru mengambil jarak berlebihan ketika pemerintah menghadapi kebijakan sulit dan kurang populer. Dia menyebut sikap politik ambigu seperti itu bukan praktik yang baik dalam politik.

“Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Dapil II Jawa Timur itu menuturkan rakyat tak ingin melihat sikap politik yang ambigu. Menurut Misbakhun, kejelasan sikap politik juga bagian dari pendidikan demokrasi.

“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” katanya.

Dia mendorong seluruh partai politik mengedepankan politik kerja bersama. Alasannya, berbagai persoalan bangsa saat ini tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kontribusi gagasan dari semua kekuatan politik.

“Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan di mana nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis,” ujar Misbakhun.