Sinergi Kementerian Hukum dan Ombudsman Jatim: Langkah Bersama untuk Pelayanan Publik Lebih Baik

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum Jatim terus dilakukan. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menggelar audiensi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, pada Selasa (14/1) untuk menciptakan sinergitas yang lebih solid dalam pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Jawa Timur.

Haris Sukamto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kemenkumham Jawa Timur saat ini sedang melakukan transformasi besar-besaran, yang meliputi pembenahan kantor dan pembagian sumber daya manusia. Meski demikian, Haris mengakui bahwa proses transformasi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Tentu saja, proses ini membawa tantangan besar. Kami sangat berharap adanya dukungan dan sinergi dari Ombudsman dalam menangani berbagai pengaduan masyarakat, agar kualitas pelayanan tetap terjaga," ujar Haris dengan penuh harapan.

Haris juga menyoroti pentingnya pembentukan paralegal dan program Desa Sadar Hukum (DSH) yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di tingkat desa. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan hukum yang memadai, yang pada gilirannya mendukung pembangunan hukum di tingkat akar rumput.

“Pembangunan masyarakat yang sadar hukum sangat penting untuk memastikan akses hukum bagi semua kalangan, terlebih di desa-desa,” tambah Haris.

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyambut positif langkah yang diambil oleh Kemenkumham dan mengusulkan agar program DSH dapat dipadukan dengan inisiatif Desa Anti Maladministrasi yang digagas oleh Ombudsman. Dengan kolaborasi ini, diharapkan proses pembangunan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

“Jika kedua program ini dapat berjalan bersamaan, sinergitas yang terjalin akan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Kami siap mendukung agar program ini sukses di lapangan,” ujar Agus dengan antusias.

Agus juga menekankan pentingnya sinergitas antara Kemenkumham dan Ombudsman untuk memperbaiki proses penanganan pengaduan masyarakat serta mendukung penguatan zona integritas (ZI). Terutama dalam rangka pengawasan pembangunan Zona Integritas di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam menciptakan instansi yang transparan dan akuntabel.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Timur ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkumham Jawa Timur, termasuk Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin erat antara Kemenkumham dan Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.